Polda Metro Bantah Aktivis Mogok Makan di Tahanan: dari Pantauan CCTV Gak Ada

Ntvnews.id, Jakarta - Polda Metro Jaya menepis kabar bahwa sejumlah aktivis yang sedang ditahan melakukan aksi mogok makan hingga menyulitkan proses kunjungan keluarga maupun pendamping hukum.

"Dari pantauan CCTV dan keterangan penjaga, tidak ada yang melakukan aksi mogok makan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary di Jakarta, Jumat.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Tegaskan Akses Besuk Aktivis Tidak Dipersulit

Ia juga menegaskan bahwa akses kunjungan bagi semua tahanan tetap berlangsung normal. Waktu bezuk, lanjutnya, dibuka mulai Senin hingga Kamis pukul 09.00–15.00 WIB.
"Maksimal hanya empat orang yang mengunjungi tahanan," kata dia.

Namun, pandangan berbeda datang dari Kementerian Hukum dan HAM. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM KemenHAM, Munafrizal Manan, menyebut aksi mogok makan yang dikabarkan dilakukan para aktivis perlu dilihat sebagai ekspresi yang sah.
"Itu suatu bentuk kebebasan berekspresi yang harus kita hormati. Bentuknya mogok makan dan lain-lain sepanjang itu dilakukan secara damai, secara persuasif, ya itu kita harus hormati," kata Munafrizal di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Aktivis

Sebelumnya, keluarga serta pendamping hukum mengungkapkan bahwa aktivis Syahdan Husein bersama 16 orang lainnya yang ditahan sudah menjalankan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas penangkapan.
"Sejak 11 September, Syahdan sudah mogok makan. Berarti, per hari ini, sudah seminggu. Ini sebagai bentuk protesnya dia atas penangkapan seluruh aktivis," ujar Sizigia di Polda Metro Jaya, Rabu, 17 September 2025.

Ia menambahkan, "Total 16 orang juga ikut mogok makan sebagai bentuk aksi dari penangkapan ini."

Adapun para aktivis yang ditangkap meliputi Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation), Muzaffar Salim (staf Lokataru), Syahdan Husein (admin Gejayan Memanggil), serta Khariq Anhar (admin Aliansi Mahasiswa Penggugat). Mereka ditangkap usai mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Polisi menuduhkan keempatnya melakukan penghasutan aksi anarkis dalam demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR pada 25 Agustus lalu. Aparat juga menuding mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan aksi yang dinilai berpotensi menimbulkan kerusuhan.

Sumber: ANTARA