Kemlu Pastikan 78 WNI Dipulangkan dari Nepal Pasca Kerusuhan Besar

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa jumlah warga negara Indonesia (WNI) yang kembali dari Nepal setelah gejolak protes besar anti-pemerintah akan mencapai 78 orang pada pekan ini.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan, Senin, 15 September 2025 bahwa hingga Minggu, 14 September 2025, sudah ada 74 WNI yang berhasil pulang ke Indonesia melalui penerbangan komersial dari Nepal.

Sementara itu, empat WNI lainnya dijadwalkan kembali dengan pesawat komersial dalam dua penerbangan terpisah pada Senin dan Kamis, 18 September 2025, masing-masing membawa dua orang.

"Dengan demikian hingga Kamis mendatang, diharapkan total 78 WNI yang melakukan kunjungan singkat ke Nepal sudah dapat dipulangkan ke tanah air," kata Judha.

Baca Juga: Kemlu Fasilitasi Pemulangan 17 WNI dari Nepal Pascakerusuhan

Ia menambahkan, para WNI tersebut berada di Nepal baik untuk mengikuti konferensi internasional maupun berwisata.

Judha menjelaskan bahwa kondisi keamanan di Nepal mulai pulih, terlihat dari berakhirnya pemberlakuan jam malam dan pemulihan layanan transportasi umum.

"Kemlu dan KBRI Dhaka akan terus memonitor perkembangan situasi keamanan di Nepal dan mempersiapkan rencana kontingensi untuk antisipasi jika terjadi eskalasi kembali," ujar Judha.

Sebelumnya, pada Minggu, Kemlu RI mengimbau WNI untuk menunda perjalanan ke Nepal hingga situasi benar-benar aman.

Meski begitu, ancaman keamanan disebut semakin reda setelah pelantikan Perdana Menteri sementara Sushila Karki. Kemlu juga mengingatkan WNI yang bepergian ke luar negeri untuk selalu memperhatikan kondisi keamanan negara tujuan dan melaporkan diri melalui aplikasi Safe Travel.

Baca Juga: Kemlu RI Evakuasi 18 WNI dari Nepal Imbas Kerusuhan Besar

Sedikitnya 72 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka dalam kerusuhan besar di Nepal sejak 8 September, yang dipicu larangan penggunaan media sosial serta dugaan korupsi dan nepotisme elite politik Nepal.

Kerusuhan tersebut memaksa Perdana Menteri Nepal, Sharma Oli, mengundurkan diri pada Selasa, 9 September 2025 setelah para pengunjuk rasa menyerbu parlemen dan membakar rumah beberapa pejabat senior di Kathmandu, ibu kota negara tersebut.

Setelah Sushila Karki dilantik sebagai PM sementara, ia mengumumkan kompensasi sebesar 1 juta rupee untuk setiap korban dan berjanji akan mengusut kekerasan serta vandalisme pada gedung-gedung pemerintah.

(Sumber: Antara)