Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (Deddy Setiawan / NTV News)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga menjadi juru bicara Presiden RI, menepis anggapan bahwa pencopotan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) berkaitan dengan kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan sejumlah daerah pada 28–30 Agustus lalu.
Pras, sapaan akrab Prasetyo, menekankan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan tidak didasari alasan spesifik, termasuk kerusuhan yang melibatkan bentrokan antara massa dan aparat, bahkan hingga aksi pembakaran serta penjarahan.
"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik. Ini semua kan bagian dari evaluasi menyeluruh (dari Presiden)," ujar Pras saat ditemui wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin sore, 8 September 2025.
Keputusan pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025, yang berlaku sejak 8 September 2025. Dalam keppres yang sama, Presiden Prabowo juga memberhentikan Ario Bimo Nandito Ariotedjo dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pengumuman keduanya disampaikan bertepatan dengan pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri hasil reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara.
Baca Juga: Dicopot Prabowo, Dito Ariotedjo: Bapak Presiden Berikan Apresiasi dan Terima Kasih
Meski demikian, Presiden Prabowo belum menentukan siapa yang akan mengisi kursi Menko Polkam.
"Berkenaan dengan posisi menko polkam, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan Beliau tugaskan di menko polkam sehingga untuk sementara waktu Beliau akan menunjuk ad interim," jelas Prasetyo.
Namun, ia enggan membeberkan siapa pejabat sementara atau kandidat Menko Polkam yang akan dipilih Presiden. "Tunggu, nanti diumumkan," kata Pras.
Saat disinggung kemungkinan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin merangkap jabatan sebagai Menko Polkam atau ditunjuk sebagai pejabat sementara, Pras juga belum memberikan kepastian.
Baca Juga: Prabowo Nilai ‘Warga Jaga Warga’ Penting: Tak Ada Alasan untuk Izinkan Kekerasan
"Tunggu dulu. Ini kan belum ditandatangani. Kita gak boleh menyampaikan," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri. Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
Pengangkatan menteri-menteri baru ini juga diatur dalam keppres yang sama dengan pemberhentian Budi Gunawan dan Dito Ariotedjo.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
