BEM SI Ingatkan Publik Agar Tidak Terprovokasi Lakukan Aksi Anarkis

Ntvnews.id, Jakarta - Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, mengimbau masyarakat agar tidak terhasut untuk melakukan aksi-aksi kekerasan atau tindakan anarkis saat menyampaikan aspirasi dalam demonstrasi. 

"Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi," ujar Muzammil dalam pernyataan resminya, Senin, 1 September 2025. 

Ia menekankan bahwa unjuk rasa merupakan hak konstitusional warga negara, sebagaimana dilindungi oleh undang-undang. Namun, ia juga mengingatkan agar hak tersebut tidak disalahgunakan untuk tindakan merugikan publik. 

Aksi merusak fasilitas umum dan penjarahan, kata Muzammil, bukanlah bagian dari penyampaian aspirasi yang bertanggung jawab. 

"Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri," jelas dia. 

Lebih lanjut, Muzammil menyampaikan bahwa mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI masih teguh pada tuntutan mereka terhadap pemerintah. 

Poin-poin yang menjadi fokus tuntutan itu antara lain adalah percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, penyelidikan atas wafatnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, serta pemotongan anggaran DPR RI. 

"Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat," kata dia. 

Ia berharap masyarakat tetap menjaga kondusivitas saat berdemo dan fokus menyuarakan tuntutan secara damai dan bertanggung jawab.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama para ketua umum partai politik di parlemen menyatakan bahwa sejumlah fasilitas dan kebijakan DPR RI akan dievaluasi, menyikapi gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. 

"Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," katanya, Minggu, 31 Agustus 2025, dari Istana Merdeka, Jakarta. 

Dalam pernyataan tersebut, Presiden juga menekankan pentingnya membuka saluran komunikasi langsung antara masyarakat dan lembaga legislatif. 

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya. 

Ia menambahkan bahwa bentuk penyampaian aspirasi lainnya akan tetap difasilitasi melalui jalur resmi ke parlemen. 

“Hal-hal lain juga akan ditindaklanjuti melalui delegasi ke DPR RI,” ucapnya. 

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo bersama delapan ketua umum partai politik di DPR, termasuk Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin. 

(Sumber: Antara)