Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh (mui.or.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Ni'am Sholeh menyerukan agar aksi unjuk rasa menghentikan penjarahan, karena melanggar hukum.
Seruan ini disampaikan menanggapi tindakan penjarahan ke sejumlah rumah Anggota DPR-RI mulai dari Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Masyarakat agar menahan diri dari tindakan anarkistik, vandalisme, perusakan fasilitas publik, serta penjarahan dan pengambilan properti orang lain secara tidak hak," ucapnya dalam keterangannya, Minggu 31 Agustus 2025.
Ia menegaskan penyampaian aspirasi, bahkan dalam situasi kemarahan pun, tidak boleh diikuti dengan anarkisme, penjarahan dan atau pencurian harta orang lain.
Baca juga: NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Keanggotaan Fraksi di DPR
Menurutnya tindakan anarkisme dan penjarahan harta orang lain bertentangan dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Bagi massa yang mengambil, menyimpan, dan/atau menguasai barang secara tidak hak, agar segera mengembalikan kepada pemilik atau kepada yang berwajib, supaya tidak bermasalah secara hukum di kemudian hari," ungkapnya.
Ia pun mengajak semua pihak untuk menahan diri dan bermuhasabah (melakukan introspeksi), berkomitmen untuk mewujudkan kedamaian, melakukan perbaikan serta mencegah terjadinya tindakan destruktif yang bisa mengganggu keamanan dan kedamaian.
"Di tengah situasi sosial ekonomi dan sosial politik yang kurang baik, kesenjangan masih tinggi, maka pejabat dan masyarakat sudah seharusnya mengedepankan gaya hidup sederhana," tegasnya.
Baca juga: Sudah Kondusif, Rumah Eko Patrio Dijaga Ketat
Selian itu, ia meminta agar masyarakat dan pejabat membangun solidaritas sosial, mengedepankan semangat kesetiakawanan sosial, serta menghindari flexing, gaya hidup mewah dan hedonisme, meski sekedar untuk konten.
Ia juga menekankan penyampaian aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk perbaikan negeri dan koreksi atas kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat, perlu direspon secara bijak dan cepat, serta komitmen untuk mendengar dan melaksanakan perbaikan.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
