Gubernur Jateng Dorong Pembentukan Kantor Perwakilan BGN di Daerah

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki kantor perwakilan di provinsinya.

Menurutnya, keberadaan kantor tersebut akan memperpendek rentang kendali serta memudahkan koordinasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jateng siap memfasilitasi kantor bagi BGN. Kami ingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita," ujarnya di Semarang, Kamis (28/8/2025).

Usulan tersebut ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, serta Satgas Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Jawa Tengah.

Luthfi menjelaskan, kehadiran perwakilan BGN di Jateng diharapkan dapat mendukung percepatan kinerja Satgas MBG di tingkat daerah.

Saat ini, beberapa kabupaten di Jawa Tengah, seperti Jepara, Kudus, dan Demak, sudah membentuk satgas MBG.

Pembentukan Satgas MBG sendiri telah diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/88 Tahun 2025 untuk tingkat provinsi, serta Keputusan Bupati Nomor 445.2.4/118 Tahun 2025 untuk tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Polda Metro soal Ricuh Demo DPR: Ada Kelompok yang Hanya Mau Menyerang

"Satgas MBG Jawa Tengah sudah terbentuk sebelum ada perintah dari Mendagri. Wagub sebagai pelaksana dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagai eksekutor," tutur mantan Kapolda Jateng itu.

Terkait sarana pendukung, ia menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 877 unit Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya.

Jumlah tersebut menempatkan Jateng pada posisi kedua secara nasional, terdiri dari 22 unit SPPG TNI, lima unit SPPG pondok pesantren, 848 unit SPPG mitra, dan dua unit SPPG Polri.

Meski begitu, angka tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal. "Harusnya SPPG di Jawa Tengah itu 3.214 unit, ini baru 877 unit. Masih kurang 2.337 unit yang belum terbentuk," ungkapnya.

Luthfi juga menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyinggung adanya kasus keracunan makanan di Kabupaten Sragen beberapa waktu lalu sebagai pelajaran penting.

"Satgas daerah sebisa mungkin dilibatkan untuk melakukan pengawasan," pungkasnya.

(Sumber : Antara)