Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam pelaksanaan program penyediaan perumahan.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam acara Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin, 25 Agustus 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Jawa Tengah layak menyandang predikat terbaik karena mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor perumahan. Pada 2025, Pemprov Jateng menargetkan 17.510 unit rumah, jauh melampaui Aceh di peringkat kedua dengan 3.114 unit, dan Jawa Timur di peringkat ketiga dengan 2.110 unit.
“Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” kata Maruarar yang akrab disapa Ara. Ia menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, Jawa Tengah juga mencatat pertumbuhan rumah subsidi yang signifikan.
Bagi Gubernur Ahmad Luthfi, apresiasi ini menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov Jateng hingga pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat pelayanan di bidang perumahan.
“Jawa Tengah mendapatkan nomor satu karena (program) perbaikan rumah layak huni bisa bikin sekitar 17 ribu (unit). Ini akan membantu sekali buat masyarakat kita yang miskin ekstrem,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada akhir 2024 masih terdapat backlog perumahan di Jawa Tengah sebanyak 1.332.968 unit, terdiri atas backlog kelayakan 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan 310.855 unit.
Untuk menekan angka tersebut, Pemprov Jateng pada 2025 mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD, dengan rincian 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) lewat Bantuan Keuangan kepada desa, serta 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
“Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain, seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” tambah Luthfi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menilai penghargaan ini sebagai bukti komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, sekaligus bagian dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto untuk pembangunan 3 juta rumah.
“Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur, untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” ungkapnya.
Menurut Boedyo, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog. Karena itu, pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Seluruh progres kolaborasi ini dipantau secara berkala.
Komitmen untuk mengurangi backlog terus diperkuat melalui penambahan alokasi tiap tahun. Pada 2025, kontribusi Pemprov Jateng mencapai 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sebanyak 6.776 unit, dan CSR perusahaan 2.067 unit.
“Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan (unit rumah), itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini,” jelas Boedyo.