Anggota DPR Desak Pemerintah Tindak Tambang Emas Ilegal di Manokwari

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota DPR RI, Yan Permenas Mandenas, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Wariori, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Yan menuturkan kondisi Sungai Wariori telah mengalami perubahan besar akibat aktivitas tambang.

"Yang terjadi di Distrik Wasirawi, khususnya di sepanjang batang air dari Kali Wariori atau Sungai Wariori, bentuk daripada sungai ini sudah berubah total, menjadi kolam-kolam besar yang ditinggalkan oleh aktivitas pertambangan emas ilegal," kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

Pada hari yang sama, Yan bersama Bupati Manokwari Hermus Indou meninjau langsung lokasi tambang ilegal tersebut.

Dia menilai lambannya penertiban tidak terlepas dari adanya oknum yang diduga melindungi aktivitas tersebut.

"Kalau tidak ada pejabat yang bermain, mustahil tambang sebesar ini bisa berjalan terus. Peringatan sudah kami sampaikan kepada Menteri ESDM sejak tiga tahun lalu, tetapi hingga kini belum ada langkah tegas. Pemerintah pusat jangan tutup mata," ujarnya.

Yan juga menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2025, yang menekankan perlunya penertiban tambang ilegal.

Presiden Prabowo bahkan menyoroti 1.068 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Menurut Yan, tanpa aksi nyata dari pemerintah pusat, janji penertiban hanya akan tinggal wacana sementara masyarakat Papua terus menanggung dampaknya.

Baca Juga: Massa Aksi kembali Datangi Mako Brimob Kwitang Jumat Pagi, Kondisi Mencekam

Dalam tinjauan itu, Yan dan Bupati Hermus menyaksikan langsung kerusakan parah pada Sungai Wariori. Aliran sungai yang biasanya deras kini berubah menjadi lubang-lubang besar berisi air keruh kehijauan.

Di salah satu titik, sebuah ekskavator tampak masih mengeruk badan sungai, sementara dua pekerja menyemprotkan air ke bebatuan untuk mencari butiran emas.

Selain itu, diduga kuat ada penggunaan merkuri sebagai bahan kimia untuk memisahkan emas, yang berpotensi mencemari air dan membahayakan ribuan warga yang bergantung pada sungai tersebut.

Sejumlah pekerja memilih bersembunyi di balik bedeng saat rombongan tiba. Bedeng-bedeng beratap terpal tampak berdiri di beberapa sisi sungai sebagai tempat tinggal sementara buruh tambang.

Sebagian besar pekerja disebut bukan warga asli Papua, melainkan didatangkan dari daerah lain di Indonesia seperti Sulawesi, Jawa, dan Sumatera.

Mereka direkrut oleh pengusaha tambang yang berhubungan langsung dengan kepala suku pemilik tanah ulayat.

Bupati Manokwari Hermus Indou menegaskan bahwa masyarakat sangat terdampak akibat aktivitas tambang ilegal tersebut.

"Air yang seharusnya digunakan warga untuk bertani kini tercemar bahan kimia berbahaya. Pertanian stagnan dan warga gagal panen," ujarnya.

Baca Juga: Affan Ojol yang Terlindas Rantis Brimob Ternyata Rajin dan Jadi Tulang Punggung Keluarga

Dia menambahkan, selain pencemaran, tambang ilegal juga memicu banjir berulang di kawasan hilir. Sedimentasi akibat galian membuat aliran Sungai Wariori menyempit hingga meluap ke permukiman.

"Lebih dari 4.000 warga terdampak. Rumah hingga tempat ibadah sempat terendam banjir selama dua pekan," ungkapnya.

Hermus menyebut keterbatasan kewenangan menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam menindak langsung aktivitas tambang.

"Kami hanya bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum agar dilakukan penertiban. Jika perlu, kita tata melalui koperasi agar masyarakat juga bisa menikmati hasil secara legal," katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan komitmen aparat untuk menindak tambang ilegal, terutama yang menggunakan alat berat. Dia menepis kemungkinan adanya keterlibatan personelnya.

"Saya sudah sampaikan kebijakan bahwa tidak ada anggota polda yang terlibat dalam berbagai aktivitas penambangan ilegal, bukan cuma tambang tetapi berbagai bentuk lainnya. Kalau ada, akan langsung kita tindak," ujarnya.

(Sumber : Antara)