Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan keterangan di Bandung, Kamis 28 Agustus 2025. (ANTARA/Ricky Prayoga) (Antara)
Ntvnews.id, Bandung - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menegaskan pihaknya tengah mengkaji ketepatan waktu atau timing atas usulan kenaikan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.
"Kita pelajari, apakah sekarang waktu yang tepat atau tidak," ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, saat menghadiri Gelar Wicara Nasional yang diselenggarakan The Housing and Urban Development (HUD) Institute di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, Kamis, 28 Agustus 2025.
Ia menyampaikan, kajian tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan langkah pemerintah yang sebelumnya telah memberikan sejumlah insentif, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kredit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), ditambah dengan kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah hingga batas harga Rp2 miliar.
"Jadi kita pelajari semua termasuk kondisi ekonomi rakyat. Karena juga satu sisi kita buat BPHTB, PBG dan PPN gratis itu buat apa? Supaya rakyat diuntungkan, dan pengeluaran untuk memiliki rumah berkurang," ucapnya.
Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengajukan usulan penyesuaian suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau KPR subsidi menjadi sekitar 7 persen.
Baca Juga: Kemendag Proyeksi Ekspor Biodiesel Indonesia ke Eropa Tumbuh 6,7 persen
Menurut Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu, saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Kamis 21 Agustus 2025, bunga KPR FLPP saat ini dianggap terlalu rendah, yaitu hanya 5 persen.
"Kita sudah bicara dengan pemerintah, mudah-mudahan ada lampu hijau," kata Nixon.
Ia menjelaskan bahwa BTN mengusulkan penyesuaian bunga KPR FLPP menjadi 6–7 persen. Namun agar kenaikan tersebut tidak terlalu membebani masyarakat, tenor kredit akan diperpanjang sekitar dua hingga lima tahun.
"Sehingga angsurannya bisa turun kurang lebih Rp20.000–30.000 per bulan, sehingga ini tidak dirasakan oleh masyarakat terhadap masyarakat yang berkeinginan membeli rumah," jelasnya.
Selain itu, Nixon juga menyoroti sumber pendanaan FLPP yang tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga dari pinjaman PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar 25 persen. BTN pun meminta agar suku bunga pinjaman dari SMF bisa diturunkan.
"Ini kita juga sedang mengusulkan agar suku bunganya turun, karena suku bunga yang dicharge ke customer hanya 5 persen, sementara kita harus bayar ke SMF 4,45 persen, jadi sama-sama lembaga pemerintah, tapi kita minta agar mereka juga mampu menyesuaikan penurunan suku bunga yang kita rasakan cukup mahal untuk pembiayaan FLPP ini," tuturnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
