Ntvnews.id, Berlin - Pemerintah Jerman memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh izin ekspor senjata ke Israel, langkah yang diambil setelah pernyataan Israel mengenai rencana penguasaan Jalur Gaza, Palestina.
Dilansir dari BBC, Senin, 11 Agustus 2025 keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Kanselir Friedrich Merz sebagai bentuk respons Jerman terhadap rencana Tel Aviv mengambil alih Kota Gaza. Merz menegaskan bahwa pemerintahnya tidak akan menyetujui pengiriman peralatan militer apa pun ke Israel yang berpotensi digunakan di Gaza, meski ia belum menyebutkan batas waktu penghentian ini.
Baca Juga: Marc Marquez Selebrasi Pacu Jalur saat Juara MotoGp Jerman 2025
"Dalam situasi ini, pemerintah Jerman tidak akan mengizinkan ekspor peralatan militer apa pun yang dapat digunakan di Jalur Gaza hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata Merz.
Secara historis, Jerman merupakan salah satu pemasok senjata terbesar bagi Israel. Berdasarkan data Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (Sipri), Amerika Serikat menjadi pemasok militer utama Israel pada periode 2020–2024, diikuti Jerman di posisi kedua.
Sebelumnya, kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu agar militer "mengambil alih kendali" Kota Gaza. Menurut pernyataan resmi kantor Netanyahu yang dirilis Jumat, 8 Agustus 2025, rencana ini merupakan bagian dari strategi untuk ‘mengalahkan’ Hamas di Jalur Gaza.
Baca Juga: Jerman Beri Izin Ukraina Pakai Senjatanya Buat Serang Rusia
Pasukan Israel "akan bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran", demikian bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip AFP.
Kabinet keamanan dengan mayoritas suara menetapkan lima prinsip untuk mengakhiri perang: melucuti senjata Hamas, memulangkan seluruh sandera baik hidup maupun tewas, melakukan demiliterisasi Jalur Gaza, mempertahankan kendali keamanan Israel di wilayah itu, serta membentuk pemerintahan sipil alternatif yang bukan berasal dari Hamas maupun Otoritas Palestina.