Kerusuhan di Lapas Narkotika, DPR Minta Evaluasi Menyeluruh

Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, merespons serius kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Musi Rawas, Sumatra Selatan (Sumsel). Dia memandang, peristiwa itu mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam sistem pengawasan serta regulasi pemasyarakatan yang harus segera diperbaiki.

Menurutnya, peristiwa seperti itu tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa. Karenanya ia menilai penting evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan.

"Dalam kasus seperti ini, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan pengawasan di lapas," ujar Martinus, Jumat, 9 Mei 2025.

"Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru menjadi sarang kerusuhan dan transaksi narkoba,” imbuhnya.

Diketahui, kerusuhan terjadi di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Kamis, 8 Mei 2025 sekitar pukul 09.30 WIB.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama menjelaskan, kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia handphone (HP) pada malam sebelumnya.

Dari hasil razia tersebut, ditemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka. Lalu, setelah apel pagi, pihak Lapas mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

Hal itu memicu kericuhan di blok Bangau sehingga petugas menghentikan aktivitas razia.

Pihak Lapas lalu meminta bantuan Polres, Kodim dan Brimob untuk penanganan dan kerusuhan kini telah selesai ditangani. Kerusuhan tersebut menyebabkan kaca jendela serta fasilitas lain di lapas rusak berat.

Atas kejadian itu, Marinus menilai kerusuhan di Lapas Narkotika Musi Rawas bukan hanya bersumber dari perilaku individu petugas, melainkan juga karena potensi kelemahan dalam regulasi yang ada.

"Persoalan ini bukan hanya tentang kelalaian petugas lapas. Aturannya juga perlu ditinjau ulang. Bisa jadi, ada celah dalam sistem yang membuat pengawasan jadi lemah," jelasnya.

Marinus lantas menyoroti langkah yang sering diambil pasca kerusuhan, yakni mengganti kepala lapas.

Menurutnya, urusaan pemasyarakatan itu, pergantian kepala lapas bukan solusi yang menyelesaikan akar masalah.

"Kalau sasarannya hanya mengganti Kalapas, apakah ada jaminan peristiwa seperti ini tidak akan terulang? Kan tidak juga," papar Marinus.

Atas itu, Marinus mendorong pemerintah menjadikan insiden ini sebagai momentum untuk melakukan pembenahan total terhadap sistem pemasyarakatan.

"Terutama dalam hal pengawasan, transparansi, dan penegakan aturan yang lebih tegas dan ketat," tandasnya.