Rano Karno (Pemprov DKI/ ntvnews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menghadiri Forum Pembahasan Tanggapan atas Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI serta Usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited Tahun 2024.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Tavia, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada Selasa, 29 April 2025.
Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Marullah Matali dan sejumlah pejabat terkait, Rano menyampaikan apresiasi terhadap keterlibatan aktif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DKI Jakarta dalam proses audit laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2024.
"Saya berterima kasih atas kesediaan BPK RI untuk membuka ruang diskusi dalam rangka membahas Usulan Jurnal Koreksi LKPD Audited 2024. Semoga upaya perbaikan dan penguatan tata kelola pemerintahan ini mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," ujar Rano.
Dalam forum tersebut, Rano juga memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera menyusun tanggapan yang komprehensif atas temuan audit.
Pramono Anung dan Rano Karno (ntvnews.id/ Adiansyah)
Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian koreksi dan tindak lanjut guna meraih kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
"Segera lakukan pemulihan atau penyetoran ke Kas Daerah paling lambat 2 Mei 2025. Untuk temuan yang belum disepakati, lakukan pembahasan bersama BPK RI disertai bukti pendukung yang memadai," katanya.
Rano juga meminta Inspektorat, BPKD, BPAD, dan Bapenda DKI Jakarta untuk secara aktif mengawal seluruh proses koreksi hingga audit selesai.
Ia mengingatkan para Asisten Sekda untuk memastikan bawahannya segera menyelesaikan seluruh temuan, baik yang bersifat administratif maupun yang menimbulkan potensi kerugian daerah.
"Pastikan semua permasalahan ditindaklanjuti agar tidak berdampak signifikan terhadap opini laporan keuangan. Harapannya, tidak ada satu pun perangkat daerah dan BUMD yang menyumbang permasalahan signifikan yang dapat berpengaruh terhadap tercapainya Opini WTP dari BPK RI," ujar Rano.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
