Ilustrasi perbatasan India dan Pakistan. (Antara)
Ntvnews.id, Washington -Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan bahwa mereka terus memantau dengan cermat perkembangan situasi antara India dan Pakistan, menurut pernyataan Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, pada Jumat 25 April lalu.
"Jelas, kami terus mengikuti perkembangan situasi ini dengan keprihatinan yang sangat mendalam,” kata Dujarric kepada para wartawan, Sabtu 26 April 2025.
Baca Juga : Momen Sunni-Syiah Berbagi Masjid di Pakistan
Ia kembali mengutuk keras serangan yang terjadi pada Selasa lalu di wilayah Jammu dan Kashmir, yang mengakibatkan 26 orang tewas.
"Kami sekali lagi mendesak pemerintah India dan pemerintah Pakistan untuk menahan diri secara maksimal guna mencegah memburuknya situasi lebih lanjut,” ujarnya.
Ketegangan antara dua negara bertetangga yang sama-sama memiliki senjata nuklir, India dan Pakistan, semakin meningkat setelah sekelompok pria bersenjata tak dikenal menewaskan 26 orang di Pahalgam. Korban tewas terdiri dari 25 wisatawan, kebanyakan warga India, dan satu warga lokal.
Baca Juga : Pembajakan Kereta Menegangkan di Pakistan Selesai, Penumpang Dibebaskan
India menganggap peristiwa tersebut sebagai “serangan teroris” dengan “kaitan lintas batas”, dan menuding Pakistan berada di baliknya.
Namun, Islamabad membantah keterlibatan apa pun, menyatakan keprihatinan atas insiden itu, serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
Sebagai tanggapan, New Delhi secara sepihak menangguhkan Perjanjian Air Sungai Indus, yang selama puluhan tahun telah mengatur pembagian air dari enam sungai di Cekungan Indus antara kedua negara.
Pakistan mengecam keras langkah tersebut pada Kamis lalu, dengan menegaskan bahwa Perjanjian Air Sungai Indus tidak mengandung ketentuan yang memperbolehkan penangguhan secara sepihak.
Baca Juga : Imigrasi Amankan 3 WN Pakistan yang Coba Masuk Indonesia dengan Paspor Prancis
Pakistan juga memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air menuju wilayahnya akan dianggap sebagai “tindakan perang.”
Perjanjian ini sebelumnya dimediasi oleh Bank Dunia dan telah ditandatangani pada September 1960.
Selain itu, ketegangan juga memicu kedua negara untuk saling menghentikan penerbitan visa bagi warga masing-masing serta mengusir penasihat militer. Bahkan, Islamabad mengambil langkah lebih jauh dengan menutup wilayahnya.
(Sumber Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
