Pramono Anung Dukung Jabar Batasi Pembangunan Vila di Puncak

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam membatasi pembangunan vila di kawasan Puncak, Bogor.

Pramono menegaskan bahwa masyarakat sebaiknya tidak lagi mendirikan vila di kawasan Puncak, baik warga Jakarta maupun dari daerah lain. Hal ini disebabkan oleh dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

"Setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun vila-vila di Puncak. Siapapun itu yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta, warga dari manapun harus dibatasi karena hal ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin,” kata Pramono di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025.

Menurutnya, curah hujan tinggi yang terjadi belakangan ini tidak hanya terjadi di wilayah atas, seperti Danau Ciawi dan Sukamahi. Namun, hujan lebat juga melanda daerah hilir yang kini dipenuhi dengan vila, tempat wisata, dan penginapan. Akibatnya, tata ruang di kawasan Puncak mengalami degradasi, memicu banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Pramono Anung (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Selain pembatasan pembangunan vila, Pramono juga mengusulkan kebijakan pajak yang lebih ketat bagi pemilik vila di kawasan Puncak. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang lebih tinggi bagi properti-properti tersebut.

“Kita akan menerapkan dengan cara lain. Misalnya kan ada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kalau dia punya vila kan menjadi tambahan dari PBB baru. Nah yang begitu-begitu akan kita terapkan,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta warga Jakarta dan daerah lain untuk tidak lagi mendirikan vila di Puncak.

Ia menyoroti bahwa banjir yang melanda Jakarta, Bekasi, dan Depok merupakan dampak langsung dari rusaknya ekosistem di hulu Sungai Ciliwung akibat pembangunan yang tidak terkendali.