Layanan di BPJS Kesehatan Surabaya. (Dok.Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti heran dengan sebagian masyarakat yang tak mau atau mengaku tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Sebab, di sisi lain masyarakat itu mampu membeli rokok hingga Rp 500 ribu per bulan.
Ini disampaikan Ali, menyinggung kelompok peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) BPJS Kesehatan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Februari 2025.
"Memang peserta PBPU, upahnya enggak dapat nih, itu paling sulit karena tekanan ekonomi dan segala macam, sehingga enggak ada kesadarannya. Namun, kalau beli rokok mampu, Rp 500.000 sebulan mampu," ujar Ali.
Menurut Ali, iuran bulanan BPJS kesehatan tak sampai sepersepuluh pengeluaran untuk rokok. Dia mencontohkan biaya untuk kelas 3 BPJS Kesehatan adalah Rp 42.000. Kemudian, ditambah subsidi pemerintah sebesar Rp 7.000, maka biayanya menjadi Rp 35.000 per bulan.
"BPJS enggak sampai sampai sepersepuluhnya. Bukan Rp 48.000, tetapi Rp 42.000. Kalau bayar masih disubsidi oleh pemerintah, baik pusat, daerah, bayarnya itu Rp 35.000," ucapnya.
Dalam rapat, Ali juga membantah informasi bahwa BPJS Kesehatan akan bangkrut dan akan gagal bayar pada 2025. Menurutnya informasi tersebut tak benar.
"Saya tekankan di sini sampai 2025, BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos, waduh bunyinya gagal bayar tiga bulan dan 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada," kata Ali.
Ali memastikan seluruh rumah sakit sudah diselesaikan pembayarannya. Apabila tidak terdapat dispute atau sengketa, maka pihaknya akan membayar klaim BPJS ke rumah sakit dalam waktu tidak lebih dari 15 hari.
"Asal klaimnya beres, artinya itu tidak ada dispute, kalau dispute maka diagnosisnya masih dispute sehingga belum diputuskan atau pending klaim ya. BPJS Kesehatan bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin dan jangan dibandingkan dengan swasta loh ya," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
