Kemenparekraf Perkuat Sistem Keamanan Wisata di Tengah Potensi Bencana Hidrometeorologi

Ntvnews.id, Jakarta -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah melaksanakan berbagai langkah untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi di destinasi wisata di seluruh Indonesia.

“Kemenparekraf terus berupaya memastikan bahwa destinasi wisata dan tempat-tempat daya tarik wisata aman dari ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, gelombang tinggi, dan tanah longsor, terutama menjelang liburan Nataru 2024/2025,” ujar Kedeputian Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, dilansir dari Antara, Rabu 13 November 2024.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenparekraf telah mengirimkan surat imbauan kepada pemerintah daerah serta pengelola destinasi wisata untuk memastikan semua fasilitas dan akomodasi wisata aman dari potensi bahaya seperti banjir, gelombang tinggi, dan tanah longsor.

Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai keamanan dan keselamatan, dengan memanfaatkan modul yang tersedia dalam Sisparnas Manajemen Krisis serta bekerja sama dengan mitra strategis.

Kemenparekraf juga sedang melaksanakan langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata dan keselamatan pengunjung. Salah satunya dengan berkolaborasi bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyusun prediksi berbasis dampak (Impact Based Forecast) guna meningkatkan akurasi serta manfaat prakiraan cuaca, yang akan diterapkan di Labuan Bajo sebagai contoh.

Dalam hal koordinasi, Kemenparekraf mendorong agar instansi terkait, pelaku industri pariwisata, serta pemangku kepentingan dalam pentahelix pariwisata lebih waspada terhadap potensi ancaman bencana hidrometeorologi, terutama mengingat prakiraan bahwa intensitas bencana akan meningkat pada akhir tahun, tepatnya di bulan Desember 2024 dan awal Januari 2025, bersamaan dengan musim libur Natal dan Tahun Baru.

Kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, pengelola destinasi wisata, serta pelaku industri pariwisata terus diperkuat, sejalan dengan pedoman CHSE Keamanan Destinasi Wisata.

“Kemenparekraf terus berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan, kepolisian, BMKG, Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh Indonesia,” ujarnya.