Ketua DPD Usul 3 Wapres: Saya Tak Minta Jatah Kekuasaan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 22 Nov 2026, 17:25
thumbnail-author
Moh. Rizky
Penulis
thumbnail-author
Dedi
Editor
Bagikan
Ketua DPD RI Sultan Najamudin. Ketua DPD RI Sultan Najamudin. (YouTube TVR Parlemen)

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan klarifikasi soal usulannya bahwa posisi Wakil Presiden (Wapres) RI sebaiknya dijabat oleh tiga orang. Penjelasan Sultan ini disampaikan secara panjang-lebar di akun Instagram miliknya, @sbnajamudin.

"Wapres lebih dari satu? Mari kita pikirkan bersama," ujar Sultan.

Sultan mengakui bahwa usulannya itu, mungkin terdengar tidak biasa. Bahkan bisa jadi banyak yang tidak setuju.

Tapi, kata dia, dalam sebuah negara demokrasi, setiap gagasan layak untuk dibahas, diuji, dan diperdebatkan.

"Sebenarnya, ini bukan pemikiran baru. Sejak 2019, saya sudah pernah menyampaikan gagasan tentang kemungkinan Indonesia memiliki lebih dari satu wakil presiden," tuturnya.

Pemikiran ini, kata Sultan lahir dari pertanyaan sederhana: bagaimana sistem kepemimpinan nasional bisa semakin efektif menjangkau seluruh Indonesia?. "Jangan lupa, Indonesia dibangun dari semangat persatuan," ucapnya.

Republik ini, lanjut Sultan, berdiri melalui perjuangan dan kontribusi berbagai elemen bangsa, termasuk masyarakat daerah, kerajaan, dan kesultanan. Semangat kebersamaan itulah, yang menurutnya yang perlu terus bersama-sama dirawat.

Agar, setiap daerah merasa didengar, dihargai, dan menjadi bagian penting dari masa depan Indonesia. Politik nasional dan kepentingan daerah, kata dia juga harus saling melengkapi.

Partai politik memiliki peran penting dalam demokrasi. Begitu juga daerah, yang membawa beragam aspirasi dan kebutuhan masyarakat. "Keduanya tidak perlu dipertentangkan," ucap Sultan.

"Justru bagaimana kita membangun keseimbangan agar pemerintahan nasional semakin kuat dan semakin memahami daerah," imbuhnya.

Menurutnya, setiap daerah punya cerita dan persoalannya sendiri. Ada daerah yang menghadapi persoalan infrastruktur. Ada yang bergulat dengan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga: Pesawat Militer AU Malaysia Diduga Jadi Sarana Penyelundupan Sabu ke Indonesia dan Filipina

"Persoalannya berbeda-beda. Karena itu, pendekatan dan kebutuhan setiap daerah juga tidak selalu sama," papar dia.

Sultan menyebut, bahwa Indonesia memang bukan negara biasa. Wilayahnya begitu luas, pulaunya ribuan, penduduknya besar. Suku, budaya, adat, dan karakter setiap daerah juga sangat beragam.

Dengan kondisi seperti itu, kata dia tentu tantangan mengelola Indonesia tidak sederhana. "Tapi ini baru gagasan. Bukan untuk diterapkan sekarang," ucap Sultan.

Konstitusi kita saat ini, lanjutnya, mengatur satu wakil presiden. Ia mengatakan, mengubahnya tentu bukan persoalan sederhana. Harus ada kajian serius, mulai dari konstitusi, pembagian kewenangan, efektivitas, biaya, hingga risiko penyelenggaraan pemerintahan.

"Karena itu, saya tidak sedang mengusulkan perubahan untuk situasi politik saat ini," kata dia.

Sultan menjelaskan mengapa pemikiran lebih dari satu wapres muncul. Dirinya membayangkan, mungkinkah ada model kepemimpinan nasional dengan pembagian tugas yang lebih luas dan lebih fokus?

Misalnya, kata dia, ada yang membantu presiden menangani persoalan strategis nasional, sementara yang lain lebih fokus pada koordinasi dan kebutuhan wilayah. Tentu ini baru salah satu kemungkinan untuk dikaji, bukan jawaban yang sudah pasti benar.

"Kalau ada yang tidak setuju, saya sangat menghargainya. Saya memahami gagasan ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan, bahkan kritik," kata dia.

"Tidak masalah. Justru dari perbedaan pandangan, kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan sebuah pemikiran," sambung Sultan.

Ia mengatakan, kalau ternyata ada model yang lebih baik, tentu itu yang perlu kita pertimbangkan bersama. Pada akhirnya,kata dia ini bukan soal berapa banyak wakil presiden. Ini tentang bagaimana kita terus memperbaiki kualitas demokrasi, memperkuat pemerintahan, dan memastikan seluruh daerah memiliki kesempatan serta harapan yang sama.

"Saya tidak sedang mencari jabatan atau meminta jatah kekuasaan," tegas Sultan.

"Saya hanya ingin ikut menyumbangkan pemikiran untuk masa depan republik yang kita cintai bersama," imbuhnya.