Ntvnews.id, Jakarta - Penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir. Di tengah pengembangan penyidikan yang juga mengarah pada dugaan tindak pidana makar, tiga perwira tinggi Polri yang terseret sebagai tersangka, yakni Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi, kini dimutasi menjadi Perwira Tinggi (Pati) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.
Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP/2026 tertanggal 20 November 2026. Berdasarkan surat tersebut, Irjen Eko Hadi Santoso yang sebelumnya menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri kini dialihkan menjadi Pati Yanma Polri.
Perubahan jabatan serupa juga dialami Irjen Ahrie Sonta. Mantan Kepala Divisi Hukum Polri tersebut dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Posisi yang sebelumnya ditempatinya kini dipercayakan kepada Brigjen Iksantyo Bagus Pramono.
Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi yang sebelumnya bertugas sebagai Pati Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur juga masuk dalam daftar mutasi dan ditempatkan sebagai Pati Yanma Polri.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, kebijakan rotasi jabatan di lingkungan kepolisian dilakukan dengan mengacu pada sejumlah pertimbangan, mulai dari kemampuan personel hingga rekam jejak profesionalitas.
Baca Juga: Kapolri Suyudi 'Buang' Para Jenderal Tersangka Penyadapan ke Yanma Polri
"Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal," ujar Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya.
Johnny juga menyampaikan penghargaan kepada para pejabat yang telah menuntaskan tugas sebelumnya. Ia berharap personel yang memperoleh penugasan baru dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tanggung jawab secara maksimal.
"Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat," tutupnya.
Empat Tersangka dalam Kasus Dugaan Penyadapan
Dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, terdapat empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri atas mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka tersebut, tiga orang dilaporkan telah ditempatkan di tempat khusus dan menjalani penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih dalam proses pemulihan kondisi kesehatan.
Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden Bakal Ada Tersangka Baru?
Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Perkembangan perkara ini juga diikuti dengan pencopotan Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Selain proses penyidikan pidana, Polri turut menempuh jalur penegakan kode etik terhadap sejumlah personel yang terseret dalam perkara tersebut. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Ahrie Sonta digelar pada 10 November, kemudian dilanjutkan dengan sidang Eko Hadi pada 17 November.
Dalam kedua persidangan tersebut, majelis KKEP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Dengan demikian, penanganan perkara dugaan penyadapan ini tidak hanya berlanjut melalui proses hukum pidana, tetapi juga berdampak pada status kedinasan sejumlah perwira tinggi Polri.
Tersangkap penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga poltikus.