Ntvnews.id, Jambi - Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengeluarkan sebanyak 1.637 sekolah dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penertiban dan evaluasi sasaran program agar bantuan lebih tepat diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, salah satu pertimbangan evaluasi adalah kondisi sekolah yang dinilai memiliki kemampuan ekonomi memadai, termasuk sekolah dengan biaya pendidikan tinggi. Hal tersebut disampaikan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat, 20 November 2026.
"Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, ya dia sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar.
Ia menjelaskan, evaluasi juga dilakukan terhadap sekolah yang sebenarnya tidak membutuhkan program tersebut, tetapi sebelumnya menerima MBG karena adanya kebutuhan operasional dapur.
Baca Juga: Kepala BGN Sidak SPPG di Jambi, Perketat Pengawasan Program MBG
Menurutnya, pada tahap awal pelaksanaan program, salah satu persyaratan bagi dapur untuk dapat beroperasi adalah memiliki penerima manfaat. Kondisi tersebut dalam sejumlah kasus membuat pengelola dapur berupaya menjangkau sekolah-sekolah yang sebenarnya tidak termasuk kelompok prioritas.
"Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat. Sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kita tertibkan semua," jelasnya.
Sudaryono menegaskan, penataan penerima manfaat dilakukan untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai tujuan program. Sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas ketika masih terdapat kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat sekolah yang secara sukarela menyatakan tidak membutuhkan MBG. Dalam sejumlah kasus lainnya, BGN berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah untuk melakukan evaluasi terhadap kelanjutan pemberian program.
Baca Juga: Belanja Bahan Baku MBG Rp145 Triliun, BGN Ingin Petani dan Pedagang Lokal Diuntungkan
Selain menertibkan daftar penerima manfaat, BGN juga melakukan evaluasi terhadap dapur yang diduga memaksakan penyaluran MBG kepada sekolah tertentu.
Sudaryono menyebutkan, sebagian dapur yang dinilai melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan program telah mendapatkan tindakan, termasuk penutupan.
"Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup," pungkasnya.
BGN Tertibkan Sasaran Penerima MBG, Sekolah Mampu Tak Lagi Jadi Prioritas.