Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono menuturkan bahwa perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan ke daerah terpencil, wilayah terluar, serta kawasan dengan angka stunting tinggi.
Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang belum mendapatkan layanan MBG. Wilayah-wilayah tersebut akan menjadi perhatian utama BGN dalam memperluas jangkauan program pemerintah tersebut.
Hal itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jambi, Kamis, 19 November 2026.
"Masih banyak daerah yang belum terjangkau oleh MBG dan ini menjadi prioritas bagi kami. Tadi sudah ada beberapa daftarnya. Kami akan cek dan kami akan segerakan, khususnya untuk daerah-daerah yang memang daerah yang jauh, daerah terluar, daerah terpencil, dan daerah-daerah dengan stunting yang tinggi dan tinggi sekali," ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan program MBG harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala kondisi geografis. Pemerintah tidak ingin program pemenuhan gizi tersebut hanya terpusat di wilayah perkotaan atau daerah yang memiliki akses infrastruktur lebih memadai.
Karena itu, BGN akan melakukan pengecekan terhadap daftar wilayah yang belum terjangkau untuk mempercepat pelaksanaan program, khususnya di daerah yang memiliki kebutuhan intervensi gizi lebih tinggi.
Selain memperluas jangkauan penerima manfaat, Sudaryono memastikan BGN juga terus membenahi tata kelola dan sistem pengawasan program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin penggunaan anggaran negara berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Sejumlah kebijakan pengawasan kini diperketat, mulai dari kewajiban membuat laporan penggunaan dana setiap hari, peningkatan pengawasan operasional dapur MBG, hingga pengembangan sistem kamera pengawas atau CCTV yang terintegrasi secara terpusat.
"Yang dulu mungkin pengawasan tidak begitu ketat, sekarang kita ketat. Akuntabilitas sekarang lebih diperjelas. Laporan penggunaan dana harian juga kita wajibkan. Kemudian dapur-dapur itu kemudian kita awasi. Sekarang lagi fokus untuk CCTV tersentral dan lain sebagainya," ungkapnya.
Sudaryono menyebut berbagai langkah pembenahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan tata kelola program yang dikenal sebagai MBG 2.0. Melalui konsep ini, BGN berupaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program sekaligus membuka ruang pengawasan yang lebih luas bagi masyarakat.
Menurutnya, anggaran MBG yang bersumber dari APBN merupakan uang rakyat sehingga penggunaannya harus dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga perlu mendapatkan kepastian bahwa anggaran tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung keberhasilan program.
"Kita sampaikan namanya adalah MBG 2.0, perbaikan-perbaikan ini. Sehingga rakyat, uang rakyat APBN, pemilik APBN, pemilik anggaran ini merasa bahwa anggarannya bisa dilihat, bisa diawasi, bisa dikontrol, dan memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik," tegasnya.
Lebih lanjut, Sudaryono menekankan bahwa pemerataan penerima manfaat dan penguatan pengawasan merupakan dua aspek penting dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.
Sudaryono (BGN)