Mahfud MD Soroti Jadwal Sidang MPR untuk Pemilihan Pengganti Wapres Gibran

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 20 Nov 2026, 12:16
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Mahfud MD Mahfud MD (Istimewa)

Ntvnews.id, Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berpotensi tidak dapat menggelar sidang pergantian wakil presiden pada 9 Desember 2026 apabila Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka hingga Kamis, 19 November 2026.

Mahfud menjelaskan, aturan mengharuskan Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang MPR dilaksanakan. Karena itu, ia meminta Presiden Prabowo dan pimpinan MPR memperhatikan ketentuan tersebut.

Pandangan itu disampaikan Mahfud melalui akun X miliknya, @mohmahfudmd, Jumat, 20 November 2026.

"Kepada Yang terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026," kata Mahfud.

Baca Juga: VIDEO: Pria Tewas Dihantam Kereta Api di Bojonegoro

Mahfud menjelaskan, ketentuan dalam UUD 1945 mengatur pengajuan calon pengganti wakil presiden dilakukan 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib MPR memperjelas bahwa hitungan tersebut menggunakan hari kerja, bukan hari kalender.

"Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. (Ternyata) di dalam UU MD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah 'hari kerja', bukan hari kalender," jelas dia.

Atas dasar itu, Mahfud menyarankan agar jadwal sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah lembaga tersebut menerima dua nama calon wakil presiden dari Presiden. Langkah ini dinilai diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan UUD 1945, UU MD3, dan tata tertib MPR.

"Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR," ujarnya.

Ia memberikan ilustrasi, apabila Prabowo menyerahkan dua nama calon pada Jumat (20/11/2026), maka sidang MPR baru dapat digelar pada 10 Desember 2026. Penentuan tanggal tersebut harus memperhitungkan 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan diterima.

"Sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya," tutur dia.

Menurut Mahfud, penyesuaian jadwal berdasarkan hitungan hari kerja diperlukan untuk menghindari persoalan hukum. Ia menyebut ketentuan tersebut tetap dapat diterapkan selama pelaksanaan sidang masih berada dalam batas waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan pengunduran dirinya.

"Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru," tutur dia.

Adapun jadwal pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti diatur dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib. Pasal 136 ayat 1 menyebutkan bahwa Presiden harus mengusulkan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Berikut bunyi Pasal 136 ayat 1:

Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lama 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.