Ntvnews.id, Manila - ASEAN mendorong negara-negara anggotanya mempercepat ratifikasi perjanjian pembentukan Pusat Pengendalian Polusi Kabut Asap Lintas Batas. Langkah tersebut diperlukan agar pusat yang dibentuk untuk menangani persoalan kabut asap di kawasan itu dapat segera beroperasi.
Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn mengatakan, hingga hari ini, Rabu, 18 November 2026, baru tiga negara anggota yang meratifikasi perjanjian tersebut. Padahal, keberadaan pusat pengendalian dinilai penting untuk memperkuat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan kabut asap yang dampaknya dapat melintasi batas negara.
Hal itu disampaikan Kao dalam pengarahan mengenai hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan sejumlah pertemuan terkait di Sekretariat ASEAN, Jakarta.
“Sudah ada tiga negara anggota ASEAN yang meratifikasi perjanjian pembentukan pusat tersebut, yang diperlukan untuk mengoperasionalkan pusat itu. Sebab, kabut asap tidak mengenal batas negara. Karena itu, negara-negara anggota lainnya perlu mempercepat ratifikasi. Saya kira pesan ini sudah sangat jelas,” katanya.
Baca Juga: Perkuat Kesiapsiagaan Kawasan ASEAN, Kasad Jenderal TNI Tandyo Budi Hadiri ACAMM ke-27 di Malaysia
Kao menilai pembahasan mengenai penanganan kabut asap di antara para pemimpin ASEAN telah berjalan baik. Persoalan tersebut juga dibicarakan secara terbuka dalam pertemuan tingkat tinggi.
Ia mengingatkan, ancaman kebakaran hutan dan kabut asap tidak hanya berpotensi terjadi di negara-negara ASEAN kawasan maritim, tetapi juga di wilayah daratan yang menghadapi musim kemarau.
“Di kawasan ASEAN daratan, potensi kebakaran hutan dan kabut asap juga dapat muncul. Karena itu, isu ini telah dibahas dan kita perlu mempercepat ratifikasi perjanjian agar pusat tersebut dapat segera beroperasi dan menjalankan tugasnya di lapangan,” ucapnya.
Selain pusat pengendalian kabut asap, para pemimpin ASEAN turut membahas pengoperasian Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Penyakit ASEAN (ACPHEED) yang dibentuk di Indonesia, Thailand, dan Vietnam.
Menurut Kao, ketiga pusat tersebut diharapkan dapat segera beroperasi secara penuh untuk memperkuat kesiapan kawasan menghadapi potensi pandemi di masa mendatang.
“Kita ingin memastikan ASEAN siap menghadapi kemungkinan pandemi baru di masa depan. Karena itu, ketiga pusat tersebut telah dibentuk dan perlu segera dioperasionalkan,” kata dia.
Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan komitmen Indonesia dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato intervensinya pada sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu, 15 November 2026.
Prabowo menegaskan pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan. Penegakan hukum, menurutnya, telah dilakukan melalui pencabutan konsesi dan proses hukum terhadap perusahaan yang diduga bertanggung jawab.
"Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” jelas Presiden.
Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo juga memaparkan berbagai langkah yang telah ditempuh pemerintah Indonesia untuk mengendalikan karhutla yang berlangsung selama hampir empat bulan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN Kao Kim Hourn saat berbicara dalam pengarahan mengenai hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan pertemuan terkait di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Rabu, 18 November 2026. (Antara)