DARI MEJA REDAKSI: Pakar Hukum Tata Negara Sebut Yusril dan Sultan Baktiar Najamudin Layak Jadi Wapres

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 16 Nov 2026, 11:58
thumbnail-author
Ramses Manurung
Penulis & Editor
Bagikan
Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Prof. Juanda dalam program DARI MEJA REDAKSI di Nusantara TV Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Prof. Juanda dalam program DARI MEJA REDAKSI di Nusantara TV

Ntvnews.id, Jakarta - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul, Prof. Juanda menyampaikan prediksinya terkait sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden pasca berhentinya Gibran Rakabuming Raka. Ia menilai Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin merupakan dua figur yang sangat layak dipertimbangkan untuk menjadi Wapres.

Prof Juanda menegaskan dirinya tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun dan politisi manapun.

"Tapi saya senang men-challenge diri saya sendiri. Apakah terbukti atau tidak? Tapi biasanya prediksi saya agak mendekati kebenaran," ujar Prof Juanda saat hadir sebagai narasumber dalam program DARI MEJA REDAKSI di Nusantara TV yang dipandu Host Chakry Miller, Senin (16/11/2026). Dikusi juga menghadirkan Producer Eksekutif NTV Syifa Hamdani.

"Dengan pertimbangan realitas obyektif, rasional empiris," imbuhnya.

Prof. Juanda menekankan pentingnya mempertimbangkan rekam jejak, kapabilitas birokrasi, serta keterwakilan daerah oleh Presiden dan partai politik pengusung.

Mengenai sosok Prof. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Juanda menyoroti latar belakang akademis dan pengalaman panjangnya di jajaran pemerintahan sejak era reformasi.

"Prof. Yusril karena sama-sama akademisi, sudah lama di hukum tata negara, berpengalaman di zaman Soeharto, Mensesneg, dan segala macam, menurut saya juga salah satu yang perlu dipertimbangkan," kata Prof. Juanda.

Sementara itu, untuk Sultan Baktiar Najamudin, Prof. Juanda menilai Ketua DPD RI tersebut membawa representasi penting dari unsur kedaerahan serta energi generasi muda di tingkat nasional.

Baca juga: Idrus Marham Nilai Dasco Cocok Gantikan Gibran: Tak Perlu Lagi Konsolidasi dengan Prabowo

"Ketua DPD saudara Sultan Najamudin. Dia masih muda, pengalaman di pemerintahan, pernah jadi gubernur. Loyalitas, sinergitas dapat dan bisa dipertimbangkan sebagai orang muda keterwakilan daerah," tegas Prof. Juanda.

Ia menambahkan bahwa rekam jejak kepemimpinan Sultan dinilai mampu menyokong kelancaran roda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prof Juanda juga memaparkan secara rinci secara hukum tata negara terkait berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres dan proses tindak lanjut yang dilakukan MPR RI untuk menetapkan Wapres baru dengan tenggat waktu 60 hari.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 UU MD3 (UU 17/2014), MPR wajib menyelenggarakan sidang pemilihan dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam tenggat waktu maksimal 60 hari.

"Di dalam norma konstitusi itu adalah diksi mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak lagi bisa melakukan kewajiban. Ketika orang itu berhenti, sejak saat itulah hubungan hukum antara pejabat itu dengan jabatan itu sudah tidak ada lagi," terang Prof. Juanda.

Dalam prosedur pengusulan, Presiden diwajibkan menyerahkan dua nama calon paling lambat 14 hari sebelum Sidang Paripurna MPR digelar, setelah melalui tahap verifikasi kelengkapan berkas administrasi di MPR.

"Saya perkirakan, ini perkiraan seorang profesor hukum tata negara yang berpedoman pada pengalaman-pengalaman praktik politik di Indonesia. Paling lama pertengahan Desember sudah ada Wapres baru," pungkasnya.