BPGMN Targetkan Perbaikan dan Pembangunan 7.000 Sumur Bor hingga 2027 untuk Cegah Karhutla

Wakil Kepala BPGMN Mayjen TNI Sriyanto mengatakan, pihaknya telah memetakan kondisi sumur bor yang tersedia serta mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan pembangunan fasilitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

" Hampir semua sumur bor yang dibangun itu sudah rusak. Nah kita sudah punya target dengan memperdayakan semua sumber bor yang ada. Jadi kita di tahun 2027 harapan kita semua kebutuhan sumur bor itu bisa kita selesaikan. Jadi jumlahnya yang sudah kita identifikasi hampir 7.000 sumur bor," kata Sriyanto.

Dalam pelaksanaannya, BPGMN akan menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan sumur bor. Salah satunya dengan melibatkan TNI, khususnya Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP).

Baca Juga: DPR Minta BPGMN Pulihkan Gambut, Biar Gak Ada Karhutla Lagi

Menurut Sriyanto, keterlibatan satuan tersebut dapat mendukung pengerjaan di lapangan karena personel YTP tersebar di berbagai kabupaten serta memiliki dukungan alat berat dan tenaga yang memadai.

Selain sumur bor, BPGMN juga merencanakan pembangunan sekat kanal di kawasan gambut. Program tersebut ditargetkan rampung pada pertengahan 2028.

Untuk mendukung pembiayaan pembangunan sekat kanal, BPGMN telah berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi agar dapat memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Sriyanto mengatakan, komunikasi dengan berbagai pihak telah dilakukan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program tersebut. BPGMN juga berencana menggelar konsolidasi nasional di Palembang pada pekan berikutnya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor.

"Ini sudah kita bangun ya komunikasinya, dan minggu depan kita ada seperti konsolidasi nasional di Palembang," tuturnya.

Forum tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Koordinasi lintas instansi diperlukan untuk menyatukan data dan menyelaraskan pemantauan kondisi ekosistem gambut. Dengan demikian, setiap lembaga dapat menggunakan acuan yang sama dalam mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah penanganan di lapangan.

"Kita jadikan satu, kita jadikan integrasi data, sehingga pemantauan itu kurang lebih sama lah, di titik yang sama dengan masalah yang kurang lebih sama, kemudian pendekatannya ya kita harapkan itu sesuai dengan realita," demikian Sriyanto.