dr. Tirta Hudhi (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Praktisi kesehatan sekaligus tokoh publik, dr. Tirta Mandira Hudhi atau yang lebih dikenal dr. Tirta, melayangkan kritik terhadap penanganan bencana kualitas udara buruk dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) oleh pemerintah.
Ia menegaskan bahwa penyediaan udara dan air bersih merupakan kewajiban mutlak negara yang dijamin undang-undang, sehingga tidak sepatutnya pemerintah berdalih mengkambinghitamkan faktor alam. Menurut dr. Tirta, peringatan mengenai kemarau panjang serta fenomena El Nino sejatinya sudah disuarakan oleh para pakar sejak jauh-jauh hari sebelum krisis udara dan kebakaran hutan memuncak.
Namun, ia menyayangkan lambatnya langkah antisipasi dan mitigasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan.
"Sekadar mengingatkan, negara dan pemerintah itu wajib menjamin kebutuhan warganya, terutama soal dua hal, yaitu udara bersih dan air bersih. Sebenarnya para pakar sudah mengingatkan mengenai kemungkinan besar kemarau panjang dan El Niño dari jauh-jauh bulan yang lalu. Harusnya saat itu sudah dilakukan mitigasi bencana. Jadi, jangan didebat lagi, apalagi ngeles dengan ngomong 'Ini di luar kuasa kami'," ujar dr.Tirta di Instagram, 21 Oktober 2026.
Baca Juga: dr. Tirta Peringatkan Bahaya Abu Vulkanik Bagi Kesehatan
Menanggapi narasi bahwa cuaca ekstrem adalah faktor alam yang tidak bisa dihindari, dr. Tirta menekankan pentingnya perbedaan antara takdir alam dan upaya mitigasi.
Ia mencontohkan bagaimana negara-negara rawan gempa bumi berhasil menekan angka korban jiwa melalui rekayasa infrastruktur yang matang.
"Betul, segala sesuatu yang di luar kehendak manusia itu adalah faktor x yang tidak bisa kita kontrol, tetapi ada yang namanya mitigasi," ujarnya.
Ia mencontohkan, gempa bumi memang tidak dapat diprediksi secara pasti, namun dampak fatalnya bisa ditekan.
"Mereka membuat bangunan-bangunan yang tahan gempa, atau kalaupun jatuh tidak langsung menciderai, karena banyak orang meninggal dunia itu akibat kena bangunannya."
Hal serupa, menurut dr. Tirta, seharusnya diterapkan dalam penanganan karhutla dan pencemaran udara. Pemerintah dinilai gagal melakukan langkah pencegahan dini sehingga masyarakat harus menanggung dampak kesehatan yang parah.
Lonjakan Kasus ISPA dan Ancaman Bahaya Udara BerbahayaDari perspektif medis, dr. Tirta menyoroti lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan di berbagai fasilitas kesehatan. Ia membandingkan kondisi kualitas udara di ibu kota dengan wilayah yang terpapar asap karhutla secara langsung.
"Bayangin di Jakarta yang kualitas Air Quality Index (AQI)-nya 150 aja itu sudah megap-megap. Kita bisa tanyakan ke dokter di poli paru, keluhan bronkitis kronis, batuk, asma, bahkan faringitis dan radang pita suara itu meningkat," ungkapnya.
Baca Juga: Kemenkes Catat 277 Ribu Kasus ISPA di 7 Provinsi Terdampak Karhutla
Kondisi tersebut dinilai jauh lebih memprihatinkan bagi masyarakat di daerah terdampak karhutla, di mana indeks kualitas udara kerap menembus angka ekstrem.
"Di Jakarta yang kualitas udaranya 150 saja dampak kesehatannya sudah terasa, bayangkan saudara-saudara kita yang terkena dampak asap dengan AQI mencapai 500, 600, hingga 1.000," tutur dr. Tirta.
Selain mengkritik teknis mitigasi, dr. Tirta juga menyayangkan respons sebagian pihak yang justru mengalihkan substansi kritik publik menjadi isu politik praktis dan konflik horizontal. Menurutnya, kritik terhadap kinerja pemerintah adalah hal yang sah dan murni bentuk pengawasan dari masyarakat sebagai pembayar pajak.
"Kita ini lebih fokus saling horizontal dan digeser bahwa 'Kalian barisan sakit hati, kalian kalah pemilu'. Mas, pemilu itu sudah 2024, enggak ada yang peduli lagi," jelasnya.
Ia mengingatkan para pejabat publik untuk fokus bekerja dan bertanggung jawab atas amanah serta anggaran yang dialokasikan dari pajak rakyat.
"Yang kita lakukan sekarang adalah mengkritik teman-teman yang lagi memegang kekuasaan, yang digaji atas setoran pajak rakyat. Jadi ini bukan soal barisan sakit hati, jangan membawa isu ini menjadi konflik horizontal," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
