Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bersiap menyampaikan tanggapan pemerintah pada Rapat Paripurna Ke-6 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026â??2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Se (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Memasuki dua tahun usia pemerintahan Prabowo-Gibran sejumlah nama menteri dan pejabat strategis di tubuh Kabinet Merah Putih menjadi sorotan.
Temuan survei Matriks Politik Indonesia menunjukkan Menteri HAM Natalius Pigai dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dinilai sebagai menteri-menteri yang terburuk.
Natalius Pigai menempati peringkat pertama menteri terburuk sebesar 82,6 persen, sedangkan Nusron Wahid pada peringkat kedua (78,3 persen), disusul Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (75,2 persen).
Pada urutan berikutnya ada nama-nama seperti Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (68,2 persen), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,7 persen), dan Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait (60,7 persen).
“Natalius Pigai dan Nusron mendapat penilaian sebagai menteri terburuk di jajaran kabinet pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran,” ucap Direktur Komunikasi Matriks Politik Indonesia Supriyadi dalam keterangan tertulis, Rabu 21 Oktober 2026.
Baca juga: Survei Poltracking: Kepercayaan Publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran 64,8 Persen
Menurut Supriyadi, sosok Nusron Wahid menjadi menteri terburuk dengan popularitas cukup tinggi sebesar 72,9 persen.
“Nama Nusron disebut-sebut dalam perkara suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor, yang terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) KPK,” tandas Supriyadi.
Sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron ikut ditangkap, selain kalangan politisi dan pengusaha. KPK juga tengah menelusuri peneriman gratifikasi lainnya hingga jual-beli jabatan di lingkungan ATR/BPN.
“Kasus ini menyita perhatian publik, di sisi lain profil Nusron sendiri cukup dikenal sebagai politisi dan pejabat dengan rekam jejak panjang,” jelas Supriyadi.
Sementara itu Natalius Pigai memiliki tingkat pengenalan publik sebesar 54,3 persen, dan Dody Hanggodo 27,7 persen.
“Sejak awal menjabat, Natalius Pigai termasuk deretan menteri yang dinilai kontroversial dengan berbagai pernyataannya, hingga digugat oleh pegawainya sendiri di Kementerian HAM,” terang Supriyadi.
Kemudian Menteri PU Dody Hanggodo yang gaya komunikasi publiknya menuai persepsi negatif dari publik.
“Sebelumnya Dody Hanggodo diterpa berbagai isu seperti bocornya surat perjalanan dinas ke Amerika membawa keluarga, hingga berujung mutasi sejumlah pegawai Kementerian PU,” lanjut Supriyadi.
Nama-nama lainnya dalam deretan menteri terburuk sekaligus popularitasnya sangat tinggi adalah Bahlil Lahadalia, mencapai 85,3 persen. Sedangkan tingkat popularitas Yandri Susanto sebesar 35,1 persen dan Maruarar Sirait 34,3 persen.
Menteri-menteri lain yang dinilai buruk adalah Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (55,3 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (50,7 persen), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini (45,5 persen), dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (40,3 persen).
Baca juga: Nusron Wahid Hadiri Sidang Kabinet Usai Dua Kali Mangkir Panggilan KPK
Setidaknya Prabowo sudah melakukan delapan kali perombakan Kabinet Merah Putih sejak dilantik menjadi presiden pada Oktober 2025 lalu.
“Banyaknya gelombang reshuffle kabinet ternyata dinilai belum memuaskan bagi publik, hanya 41,3 persen yang merasa puas,” jelas Supriyadi.
Mayoritas sebanyak 52,4 persen masih merasa tidak puas terhadap reshuffle kabinet yang dilakukan Prabowo selama ini, sedangkan sisanya 6,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
“Reshuffle paling mencolok pada pos Menteri Keuangan yang masing-masing hanya menjabat satu tahun menunjukkan indikasi permasalahan dalam arah kebijakan ekonomi, dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah,” tegas Supriyadi.
Sejumlah alasan dilontarkan terkait perlunya dilakukan reshuffle terhadap menteri dan pejabat strategis lainnya, paling banyak soal kinerja yang dinilai kurang memuaskan (45,0 persen). Berikutnya pernyataan dan sikap kontroversial (31,1 persen), terlibat perkara hukum (10,0 persen), dan tidak sesuai penempatan (6,3 persen).
Lalu jarang turun ke lapangan (2,7 persen), rangkap jabatan (1,0 persen), dan tidak loyal dengan garis Presiden (0,8 persen). Sisanya alasan lainnya (0,7 persen) dan sebanyak 2,5 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Survei Matriks Politik Indonesia dilakukan pada 10-15 Oktober 2026, kepada 1200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling) mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
