PM Spanyol Umumkan Pemilu Dini

Ntvnews.id, Madrid - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan pemilihan umum lebih awal yang akan digelar pada 29 November mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah parlemen menolak sejumlah kebijakan bantuan perumahan yang diajukan pemerintahannya.

Pengumuman itu muncul ketika aksi protes mengenai sulitnya mendapatkan hunian dengan harga terjangkau tengah meluas di berbagai wilayah Spanyol.

Kekalahan pemerintah dalam pemungutan suara parlemen pada Jumat, 2 Oktober 2026 waktu setempat menjadi pukulan politik lainnya bagi Sanchez. Politikus dari Partai Sosialis itu merupakan salah satu dari sedikit pemimpin pemerintahan Eropa berhaluan kiri yang masih berkuasa.

"Untuk berbuat lebih banyak, kita perlu memperbarui dan memperluas dukungan rakyat," kata Sanchez, yang telah menjabat sejak 2018, dalam pidato yang disiarkan televisi Spanyol, seperti dilansir dari AFP, Selasa, 6 Oktober 2026.

"Kita perlu melakukan mobilisasi dan memenangkan dukungan mayoritas progresif yang jauh lebih besar di parlemen, dukungan yang memungkinkan kita mengatasi kepentingan-kepentingan mapan, mewujudkan kemajuan sosial baru, dan melanjutkan transformasi Spanyol," cetusnya.

Sanchez juga mengakui adanya sejumlah kekeliruan selama pemerintahannya serta mengakui belum mampu merealisasikan seluruh janji yang disampaikan ketika kampanye.

Baca Juga: Terima Presiden FIFA di Istana, Prabowo Ingin Fasilitas Olahraga Daerah Dikelola Bersama Klub

"Saya juga menyadari bahwa sebagian dari kelompok mayoritas sosial tersebut merasa tidak puas saat ini," ucapnya. Ia menegaskan tetap berkomitmen agar Spanyol menjadi "benteng keterbukaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab lingkungan".

Di tengah dinamika politik tersebut, puluhan ribu orang turun ke jalan di Madrid dan sejumlah kota lainnya pada Sabtu, 3 Oktober 2026 waktu setempat. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah untuk menyediakan perumahan yang lebih terjangkau.

Pemerintahan Sanchez sebelumnya mengajukan sejumlah kebijakan, termasuk perpanjangan otomatis kontrak sewa serta pembatasan penggusuran terhadap penyewa yang berada dalam kondisi rentan. Namun, rancangan tersebut gagal mendapatkan dukungan dalam pemungutan suara parlemen setelah ditolak partai-partai oposisi.

Kegagalan tersebut semakin memperbesar kemarahan publik yang selama ini mempersoalkan kenaikan harga hunian di Spanyol. Kondisi itu juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Sanchez yang hanya menguasai posisi minoritas di parlemen untuk meloloskan berbagai kebijakan.

Krisis Perumahan dan Penggusuran Nenek 87 Tahun

Gelombang demonstrasi mengenai perumahan telah berlangsung selama lebih dari sepekan. Salah satu pemicunya adalah penggusuran Maricarmen Abascal, perempuan berusia 87 tahun, dari tempat tinggalnya di Madrid pada bulan lalu.

Pensiunan tersebut diketahui telah menempati apartemen itu selama lebih dari 70 tahun. Ia kemudian harus meninggalkan rumah yang telah ditempatinya selama puluhan tahun setelah properti tersebut diambil alih perusahaan investasi yang berencana menaikkan harga sewanya hingga 275 persen.

Ratusan demonstran bahkan memilih mendirikan tenda di pusat Madrid sebagai bentuk desakan agar pemerintah melakukan perubahan terhadap kebijakan perumahan.

Kasus Abascal turut memunculkan kembali kemarahan publik terkait kenaikan harga rumah dan biaya sewa yang terus meningkat. Berdasarkan data situs properti Idealista, rata-rata harga sewa di Spanyol hampir berlipat ganda dalam 10 tahun terakhir, sedangkan harga rumah mengalami kenaikan sekitar 90 persen.