Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi garam nasional hingga mencapai 5 juta ton pada 2029.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan pengembangan K-SIGN seluas sekitar 2.000 hektare.
"Pemerintah menargetkan pengembangan K-SIGN seluas 2.000 hektare. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyelesaikan pengembangan tahap satu seluas 616 hektare di Kabupaten Rote Ndao dan saat ini tengah melaksanakan pembangunan tahap kedua seluas 751 hektare," jelas Kepala Bakom RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Selain pembangunan kawasan, KKP juga sedang melakukan uji coba produksi garam di lahan seluas 616 hektare yang telah selesai dikembangkan di Rote Ndao. Panen perdana dari kawasan tersebut ditargetkan berlangsung pada November 2026.
Baca juga: Bakom Tekankan Pentingnya Komunikasi untuk Optimalkan Dampak Program Pemerintah
Secara keseluruhan, kawasan Rote Ndao yang disiapkan untuk pengembangan industri garam memiliki luas mencapai 10.764 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 hektare akan dikembangkan KKP melalui kerja sama pemanfaatan lahan milik masyarakat.
Sementara itu, lebih dari 8.000 hektare lainnya direncanakan dikembangkan oleh investor. Pengembangan tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan.
Qodari mengatakan percepatan pembangunan kawasan sentra garam di Rote Ndao dilakukan untuk mendukung peningkatan produksi garam nasional secara bertahap.
"Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi garam nasional secara bertahap dari baseline sekitar 1 juta ton menjadi 2,5 juta ton pada 2026, lalu 3,5 juta ton pada 2027 dan pada 2029 mencapai 5 juta ton," tutur Qodari.
Sejalan dengan peningkatan produksi dalam negeri, pemerintah juga menargetkan penurunan volume impor garam. Impor yang saat ini berada di angka 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026, kemudian menjadi 1 juta ton pada 2027, hingga akhirnya dihentikan pada 2029.
Baca Juga: Bakom: RUU Perampasan Aset Segera Dibahas DPR
"Ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam nasional," demikian Muhammad Qodari.
(Sumber: Antara)
Kepala Bakom RI Muhammad Qodari (kiri) dan Wamen P2MI Christina Aryani dalam konferensi pers di Jakarta (Antara)