NTVNews.id , Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG di berbagai daerah resmi ditutup secara permanen karena dinyatakan tidak memenuhi standar kelayakan sanitasi.
Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan di daerah yang kemudian dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya BGN memastikan makanan yang disalurkan melalui program MBG aman dan layak dikonsumsi oleh para penerima manfaat, terutama anak-anak.
Kepala BGN Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis, 13 Agustus 2026.
Sampai dengan hari ini, laporan yang per tanggal 10 kemarin Senin, itu ada 504 dapur, menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak untuk kemudian secara sanitasi, katanya.
Kepala BGN Sudaryono (BGN)
Sudaryono mengatakan, selain 504 dapur yang telah ditutup, sekitar 3.000 dapur lainnya saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan masing-masing daerah.
Namun demikian, Ia menegaskan percepatan proses pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar yang telah ditetapkan. Aspek keamanan pangan dalam MBG berkaitan langsung dengan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.
"Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing, yang kemudian kami tunggu manakala dia tidak layak, maka maaf mohon, ini nyawa seseorang, nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita tolong lagi," tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membantu proses pengawasan dan penanganan masalah keamanan pangan MBG. Ia juga menegaskan bahwa BGN menerapkan prinsip zero toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program.
“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero toleran terhadap adanya kasus keracunan di kemudian hari,” ujarnya.
Kepala BGN Sudaryono (BGN)