Koalisi Keberlanjutan Media Resmi Dibentuk, Satukan Insan Pers, Pemerintah, Kampus, hingga Organisasi Sipil

Ntvnews.id, Jakarta - Koalisi Keberlanjutan Media (KKM) resmi dideklarasikan sebagai wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan di bidang jurnalisme. Pembentukan koalisi tersebut disepakati pada Kamis, 30 Juli 2026, dalam acara yang berlangsung di Gedung IASTH Lantai 6, Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta.

Deklarasi dibacakan oleh tiga perwakilan presidium, yakni Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara (UMN) FX. Lilik Dwi Mardjianto, Ph.D, Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, serta Direktur Eksekutif Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Elin Y Kristanti.

Pada tahap awal pembentukannya, KKM beranggotakan 20 organisasi dan institusi, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Koalisi Media Alternatif (KoMA), Kompas.id/Harian Kompas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Remotivi, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Tempo, Tribun News, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Jakarta, Universitas Indonesia, serta Program Studi Digital Journalism Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Selain itu, koalisi turut didukung enam mitra strategis, yakni BBC Media Action, Dewan Pers, International Federation of Journalists (IFJ), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB).

Untuk menjalankan roda organisasi selama satu tahun pertama, AJI, AMSI, dan UMN dipercaya menjadi presidium. Setelah masa tugas berakhir, posisi fasilitator koalisi akan berganti melalui mekanisme rotasi.

Ketua Umum AJI, Nany Afrida, mengatakan pembentukan koalisi menjadi langkah awal menyatukan berbagai pihak dalam mencari solusi atas tantangan yang dihadapi industri media saat ini.

"Ini baru titik awal, dan masih akan ada tantangan ke depan yang akan dialami," ujar Nany dalam keterangannya, Jumat, 31 Juli 2026.

Ke depan, Koalisi Keberlanjutan Media akan memfokuskan pembahasan pada enam agenda strategis. Keenamnya meliputi penyusunan konsensus mengenai informasi berkualitas bagi publik, penguatan regulasi dan tata kelola pemerintah maupun platform digital, pengembangan mekanisme dana publik, pencegahan kekerasan terhadap jurnalis dan media, penguatan fondasi finansial serta ekosistem informasi yang sehat, hingga peningkatan peran masyarakat dalam ekosistem informasi.

Koalisi Keberlanjutan Media Resmi Dibentuk, Satukan Insan Pers, Pemerintah, Kampus, hingga Organisasi Sipil (Istimewa)

Usai deklarasi, rangkaian acara dilanjutkan dengan diskusi bertajuk Dana Jurnalisme untuk Media Berkelanjutan. Diskusi menghadirkan Direktur Ekosistem Media Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Dr. Eriyanto, serta Pengurus AJI Indonesia Prof. Masduki. Jalannya diskusi dipandu oleh Koordinator Koalisi Media Alternatif, Luviana.

Dalam forum tersebut, Prof. Masduki menilai keberlangsungan jurnalisme tidak bisa dilepaskan dari kepentingan publik sehingga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

"Harus ada gerakan kolektif, jurnalisme adalah public goods yang sangat penting bagi kehidupan bangsa maka artinya krisis dalam jurnalisme adalah krisis yang berkaitan dengan generasi bangsa ini," katanya.

Ia menambahkan, pembentukan Koalisi Keberlanjutan Media merupakan bagian dari upaya kolektif untuk membangun ekosistem media yang lebih sehat melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, serta sistem pendanaan yang berkelanjutan.

Dukungan juga datang dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Farida Dewi Maharani menjelaskan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial yang menyajikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga merupakan entitas bisnis yang memerlukan sumber daya dan modal agar dapat menjalankan perannya secara optimal.

"Keberlanjutan media harus ditopang bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, jumlah media yang cukup banyak, pertumbuhan cukup besar tetapi perlu memastikan media yang tumbuh ini kredibel atau mumpuni karena media itu pilar demokrasi sehingga media harus menjadi media yang kredibel," ujar Farida Dewi Maharani.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai Dana Jurnalisme perlu difokuskan untuk menjaga keberlangsungan fungsi jurnalisme sebagai kepentingan publik, bukan semata-mata menopang operasional perusahaan media.

"Dana jurnalisme menjadi instrumen yang bagus untuk menyelamatkan jurnalisme," katanya.

Dahlan juga menyampaikan bahwa pembahasan rancangan peraturan Dewan Pers terkait Dana Jurnalisme telah melalui seluruh tahapan yang diperlukan dan kini tinggal menunggu penetapan sebagai keputusan Dewan Pers.

Di sisi lain, Dr. Eriyanto mengingatkan bahwa jurnalisme merupakan kebutuhan publik sehingga Dana Jurnalisme harus benar-benar diarahkan untuk mendukung lahirnya produk jurnalistik yang berkualitas. Menurutnya, keberagaman sumber pendanaan juga perlu dijaga agar independensi media tetap terpelihara.