KDKMP Disiapkan Jadi Tulang Punggung Distribusi Barang Subsidi dan Bantuan Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan pemerintah tengah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur negara yang akan berperan dalam memperkuat rantai pasok berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan pokok, barang bersubsidi, hingga penyaluran bantuan pemerintah.

Dalam Seminar Great Institute di Jakarta, Selasa, Ferry menegaskan bahwa kehadiran KDKMP akan menghadirkan sistem distribusi baru yang lebih terintegrasi.

“Itu akan menjadi infrastruktur negara untuk menggantikan mekanisme, menggantikan sistem praktik yang selama ini dilakukan oleh aktor-aktor non-negara,” kata Ferry.

Menurutnya, koperasi tersebut akan difungsikan sebagai pusat distribusi berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, persoalan rantai pasok yang selama ini dinilai terlalu panjang diharapkan dapat diatasi melalui keberadaan KDKMP.

Untuk mendukung operasionalnya, pemerintah sedang merampungkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi landasan hukum pelaksanaan KDKMP. Penyusunan regulasi tersebut berjalan beriringan dengan pelatihan serta penempatan manajer koperasi agar ribuan koperasi yang telah memiliki bangunan fisik dapat segera mulai beroperasi.

Baca Juga: Jawa Timur Pimpin Transaksi KDKMP Nasional, Tembus Rp24,02 Miliar

Berdasarkan paparan Kementerian Koperasi, rancangan Perpres akan mengatur berbagai aspek penyelenggaraan KDKMP, mulai dari tata kelola kelembagaan, pembangunan gudang dan gerai beserta fasilitas pendukung, pengelolaan aset, perizinan, pembiayaan, hingga mekanisme operasional koperasi.

Selain itu, rancangan regulasi tersebut juga mengatur penugasan KDKMP sebagai penyalur barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng. Aturan itu juga akan memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ferry mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar distribusi berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah dilakukan melalui KDKMP.

“Seluruh barang-barang bersubsidi, gas LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, beras semua disalurkan langsung melalui koperasi desa/kelurahan Merah Putih, termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Ia menilai kebijakan tersebut akan membuat jalur distribusi menjadi lebih singkat sehingga masyarakat dapat memperoleh barang bersubsidi dan bantuan pemerintah dengan harga yang lebih terjangkau, ketersediaan yang lebih terjamin, serta penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Kemenkop Gandeng MES dan DMI Perkuat Pengembangan Koperasi Berbasis Masjid

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur KDKMP juga terus mengalami kemajuan. Ferry menyebutkan sekitar 19 ribu bangunan berupa gudang, gerai, dan fasilitas pendukung telah selesai dibangun sepenuhnya. Jumlah tersebut ditargetkan bertambah hingga sekitar 35 ribu unit pada akhir Agustus 2026.

Pemerintah juga menargetkan penempatan manajer koperasi mulai awal Agustus 2026 agar KDKMP yang telah siap secara fisik dapat langsung beroperasi setelah Perpres resmi diterbitkan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) hingga Senin, 27 Juli 2026, tercatat sebanyak 83.382 KDKMP telah terbentuk di seluruh Indonesia. Meski demikian, belum seluruh koperasi tersebut memiliki gerai, gudang, maupun fasilitas pendukung lainnya.

Sementara itu, dari total 35.860 lahan yang telah diverifikasi untuk pembangunan koperasi, sebanyak 18.033 koperasi telah menuntaskan pembangunan fisiknya secara penuh. Adapun 17.362 koperasi lainnya masih berada dalam tahap pembangunan.

(Sumber: Antara)