BGN Gandeng Kejagung untuk Memperkuat Pengawasan Program MBG

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) guna memperkuat sistem pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana.

Saat ditemui di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026, Ketut menjelaskan bahwa berbagai temuan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan di lingkungan BGN.

"Bahan-bahan dari sini kan kami gunakan untuk perbaikan. Apa pun yang ditemukan oleh teman-teman penyidik, kami akan gunakan untuk perbaikan untuk BGN biar lebih baik ke depannya," ucapnya.

Ketut Sumedana sendiri baru diperkenalkan sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN pada Selasa, 21 Juli 2026.

Baca juga: Sudaryono Siap Pimpin BGN, Berkomitmen Jalankan Program MBG Secara Maksimal

Ia menjadi satu dari lima pejabat eselon I yang ditunjuk untuk menggantikan pejabat sebelumnya sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola program MBG agar berjalan lebih efektif.

Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun di Kejaksaan Agung serta gelar doktor di bidang ilmu hukum, Ketut dipercaya mengawasi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program, mulai dari dugaan keracunan hingga potensi penyimpangan lainnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung telah menetapkan tujuh tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, pihak swasta Asep Yusuf Soemantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, pihak swasta Glory Harimas Sihombing, serta LMI yang menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

(Sumber: Antara)