Prabowo Minta Regulasi dan Prosedur Pemerintahan Disederhanakan

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Penekanan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.

Dalam arahannya, Prabowo meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan tidak cepat merasa puas dengan berbagai capaian yang telah diraih.

"Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada, kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk memangkas birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit. Salah satu upaya yang sedang dipersiapkan adalah penerapan Government Technology (GovTech) atau sistem pelayanan publik berbasis digital secara nasional, yang dijadwalkan diluncurkan pada Oktober 2026.

Baca Juga: Bantah Anggapan Indonesia Akan Kolaps, Prabowo: Semakin Hari Semakin Kuat

"Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya," ujar dia.

Selain digitalisasi layanan, Prabowo juga menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ia berharap implementasi sistem identitas tunggal nasional (single national identity card) dapat segera direalisasikan.

"Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya. Harus juga sinkron dengan napas penyederhanaan, deregulasi, dan efisiensi," pungkas Prabowo.