Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari (tengah) dan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin (kiri) menyampaikan keterangan usai melakukan audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk meninjau kembali sasaran penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk warga di desil bawah dan daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh masukan mengenai pelaksanaan program MBG dikaji terlebih dahulu sebelum pemerintah mengambil keputusan.
"Beliau mendengarkan semua masukan dari semua peserta rapat yang hadir tadi, ada usulan yang macam-macam," kata Agustina usai menghadap Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Menurut Agustina, Presiden mengarahkan agar program tersebut lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Baca Juga: BGN Kaji Pelibatan Kantin Sekolah sebagai Alternatif Penyaluran Program MBG
"Yang perlu diefisiensikan, yang tidak harus menerima lagi program MBG ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang bervalensi stuntingnya tinggi silakan diberikan," katanya.
Ia menuturkan arahan Presiden tersebut menjadi dasar bagi BGN untuk membenahi pelaksanaan Program MBG yang saat ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat.
Selain itu, Presiden juga meminta seluruh kementerian memberikan dukungan kepada pimpinan BGN dalam memperbaiki pelaksanaan program tersebut karena prosesnya tidak mudah.
"Bagi kami adalah perintah beliau kepada seluruh kementerian bantu pimpinan BGN untuk membenahi ini karena kami tahu ini tidak mudah karena melibatkan jutaan penerima manfaat," katanya.
Baca juga: Prabowo Minta BGN Kaji Kembali Kecukupan Anggaran Rp15 Ribu untuk Program MBG
Agustina menambahkan, BGN akan lebih dahulu memperbarui data penerima manfaat agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai arahan Presiden.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
