Ungkap Pindad hingga PTDI sempat Ingin Dijual ke Asing, Prabowo: Kita Bangkitan Semua Perusahaan Itu

Ntvnews.id, Lombok - Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menghentikan rencana penjualan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) strategis di sektor industri pertahanan kepada pihak asing. Tiga perusahaan yang disebut Prabowo adalah PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat, 10 Juli 2026.

"Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual, tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan yang mau dijual PT PAL, mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI mau dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan! Sekarang kita akan bangkitkan semua perusahaan-perusahaan itu," kata Prabowo.

Presiden kemudian memaparkan perkembangan industri pertahanan nasional yang dinilainya mulai menunjukkan kemajuan. Menurutnya, PT PAL kini telah memiliki kemampuan memproduksi berbagai kapal perang modern, termasuk kapal selam.

"PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat-hebat. PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Bolehkan TNI-Polri hingga kepala Desa Periksa Dapur MBG

Sementara itu, Prabowo mengungkapkan PT Pindad baru saja memperoleh kontrak dari Arab Saudi untuk memproduksi persenjataan bagi militer negara tersebut.

"Pindad sekarang baru saja saya dapat laporan dapat kontrak dari Arab Saudi. Semua senapan dan senapan mesin tentara Arab Saudi akan dibangun oleh PT Pindad. Senjata kita teruji," kata Prabowo.

Meski demikian, Presiden tidak menjelaskan lebih lanjut kapan rencana penjualan perusahaan-perusahaan strategis tersebut sempat muncul maupun siapa pihak asing yang disebut akan menjadi calon pembelinya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyampaikan pemerintah terus melakukan penataan BUMN. Hingga saat ini, sebanyak 240 perusahaan pelat merah yang dinilai bermasalah telah ditutup dan jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.

"31 Desember 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus, kita tutup," kata Prabowo.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah memberikan penghematan anggaran yang cukup besar, terutama dari efisiensi biaya operasional dan gaji direksi.

"Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Rp 70 triliun sudah kita hemat, saudara-saudara," ujarnya.