Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan keterangan media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026). (ANTARA/Fathur Rochman) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kembali menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh aparatur negara untuk segera melakukan pembenahan serta membersihkan diri dari praktik korupsi sebelum langkah penegakan hukum dilakukan.
"Beliau berulang kali mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya para aparatur negara, agar segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum atau pembersihan itu dilakukan," kata Prasetyo dalam pernyataan tertulis kepada wartawan, Jumat, 10 Juli.
Prasetyo menjelaskan, sejak awal masa pemerintahannya Presiden Prabowo menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Kepala Negara juga terus menekankan pentingnya pembenahan di seluruh lini pemerintahan sebagai bagian dari penguatan tata kelola negara.
Menurut Prasetyo, Presiden memandang korupsi masih menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Indonesia sehingga pemberantasannya harus terus menjadi prioritas.
Baca Juga: Istana Hormati Proses Hukum Polri dalam Penanganan Kasus Korupsi
"Bapak Presiden, sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan, terus menegaskan bahwa korupsi merupakan salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini," kata dia.
Ia menambahkan, berbagai hambatan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh mengurangi semangat seluruh elemen bangsa. Pemerintah tetap berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan, memperkuat integritas, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih.
"Namun demikian, apa pun tantangan yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh patah semangat. Kita harus terus memperbaiki tata kelola, memperkuat integritas, dan membangun pemerintahan yang bersih," ujarnya.
Selain itu, Prasetyo menilai stabilitas nasional, situasi yang kondusif, dan persatuan masyarakat harus terus dijaga agar berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan sekaligus mempercepat pelaksanaan program pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Istana Buka Suara Soal Polri Usut Sejumlah Perkara Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati seluruh proses hukum yang sedang dijalankan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam penanganan perkara korupsi.
Ia menambahkan, penerapan asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi agar masyarakat tidak terjebak pada spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung.
"Kita semua menghormati setiap proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kepolisian. Kita juga menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sehingga terhindar dari spekulasi maupun penilaian yang tidak produktif," ucapnya.
Sementara itu, tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya diketahui telah melakukan penggeledahan di 13 lokasi berbeda di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan PT PLN (Persero), PT Asabri (Persero), dan PT Krakatau Steel.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari proses hukum untuk mengumpulkan alat bukti.
"Ini bagian dari kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim gabungan," ucapnya pada Rabu, 8 Juli 2026.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
