Bus Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta (Humas DKI)
Ntvnews.id, Jakarta - Skema tarif Transjabodetabek kemungkinan mengalami perubahan. DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sejauh ini masih mengkaji kemungkinan mengganti sistem tarif flat menjadi tarif berbasis jarak tempuh, sehingga besaran biaya perjalanan akan disesuaikan dengan panjang rute yang dilalui penumpang.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ). Menurutnya, pembahasan masih berlangsung bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT Transjakarta sebagai operator layanan Transjabodetabek.
"Ada pemikiran juga tentang ini, apakah nanti tarif Transjakarta akan flat seperti semula? Flat itu artinya jauh dekat sama Rp3.500 asal dia tidak keluar dari jalur gitu ya, atau disesuaikan dengan jarak sebagaimana halnya MRT ya atau LRT Jabodebek. Jadi makin jauh makin mahal," katanya, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menjelaskan, perubahan sistem tarif tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa karena harus mempertimbangkan berbagai aspek penting. Selain menjaga keberlanjutan anggaran daerah, pemerintah juga harus memastikan tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, pembahasan yang cukup panjang bertujuan mencari formulasi terbaik agar kebijakan yang dihasilkan mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah dan kebutuhan pengguna transportasi publik.
"Sebenarnya kita mencari solusi yang paling baik, yang terbaik ya. Jadi tadi, tidak memberatkan fiskal DKI Jakarta tapi kemudian sesuai dengan kemampuan dan keinginan bayar dari masyarakat. Jadi gimana caranya di tengah-tengah itu yang kita sedang bahas," ungkapnya.
Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M (Ntvnews.id/ Adiansyah)
Baca Juga: Pemprov DKI Subsidi hingga Rp9.500 per Penumpang TransJakarta, Biaya Asli Rp13.000
MTZ juga menilai bahwa layanan Transjabodetabek memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan layanan Transjakarta yang beroperasi di dalam wilayah Ibu Kota. Oleh karena itu, sistem tarifnya pun dinilai perlu disesuaikan.
Ia mencontohkan rute menuju Bandara Soekarno-Hatta yang memiliki jarak jauh. Menurutnya, tarif Rp3.500 yang berlaku saat ini tidak lagi mencerminkan biaya operasional layanan tersebut.
"Kan itu keluar kota ya. Nah, kalau keluar kota itu pertama memang harusnya karena jaraknya lebih jauh," ujarnya.
Meski demikian, MTZ mengingatkan agar penyesuaian tarif tidak sampai memberatkan masyarakat, khususnya para komuter yang setiap hari bepergian dari wilayah penyangga menuju Jakarta.
DPRD DKI juga menilai kebijakan tarif harus tetap mendukung upaya mengurangi kemacetan di Jakarta. Jika tarif Transjabodetabek terlalu mahal, masyarakat dikhawatirkan kembali memilih menggunakan kendaraan pribadi.
Padahal, salah satu tujuan utama pengembangan layanan Transjabodetabek adalah mendorong masyarakat dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga wilayah sekitarnya untuk beralih ke transportasi umum.
"Keinginan kita adalah supaya orang-orang dari luar Jakarta itu tidak menyumbang kemacetan dengan membawa mobil pribadi masing-masing ke dalam Jakarta ya, motornya gitu ya, tapi naik transportasi umum. Itu juga harus jadi perhitungan ya," tutupnya.
Saat ini, pembahasan mengenai skema tarif baru Transjabodetabek masih terus dilakukan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
