Bus Transjakarta. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Di balik tarif TransJakarta yang hanya Rp3.500 per perjalanan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ternyata menggelontorkan subsidi hingga sekitar Rp9.000–Rp9.500 untuk setiap penumpang.
Besarnya subsidi tersebut kini menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan penyesuaian tarif layanan jarak jauh, Transjabodetabek.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli (MTZ), mengungkapkan bahwa biaya operasional riil untuk melayani satu penumpang TransJakarta mencapai sekitar Rp13.000 dalam satu perjalanan. Sementara itu, pengguna hanya membayar tarif flat sebesar Rp3.500.
"Pemprov DKI masih memberikan subsidi sekitar Rp9.000 hingga Rp9.500 untuk setiap perjalanan. Dengan demikian, biaya riil yang dibutuhkan untuk melayani satu penumpang mencapai sekitar Rp13.000," katanya, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurutnya, biaya operasional tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari gaji pengemudi, perawatan armada, operasional halte, hingga petugas pelayanan yang membantu penumpang selama menggunakan layanan TransJakarta.
Baca Juga: Ini Rute Transjakarta ke Jakarta Fair Kemayoran 2026
Bus Transjakarta melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa. (Antara)
Dengan skema tersebut, setiap penumpang memperoleh subsidi sekitar Rp9.000 hingga Rp9.500 dari pemerintah agar tarif transportasi publik tetap terjangkau.
MTZ menjelaskan, besarnya subsidi yang diberikan Pemprov DKI membuat anggaran transportasi publik mencapai nilai yang sangat besar setiap tahunnya. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan munculnya pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian tarif, khususnya untuk layanan Transjabodetabek.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar layanan transportasi umum tetap berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.
"Karena keuangan Jakarta sudah sulit ya untuk terus mensubsidi biaya yang demikian besar, ya sekitar berapa, 3 triliun atau berapa per tahun ya," katanya.
Meski demikian, DPRD DKI menegaskan bahwa keputusan mengenai tarif tidak semata-mata didasarkan pada besarnya biaya operasional. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar tarif transportasi umum.
Apabila tarif dinaikkan terlalu tinggi, dikhawatirkan masyarakat justru beralih kembali menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut berpotensi memperparah kemacetan di Jakarta dan menghambat upaya pemerintah meningkatkan penggunaan transportasi publik.
"Kita tidak berhasil untuk menarik masyarakat naik transportasi umum. Jadi mereka akan pakai kendaraan pribadi, motor dan lain-lain ya, sehingga kemudian kemacetan makin terus," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
