Prof. Taruna Ikrar (NTVNews)
Ntvnews.id, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menegaskan komitmennya dalam mengawal program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun tata laksana dan buku panduan standar keamanan pangan guna memastikan program tersebut memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa peran BPOM dalam program ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115. Berdasarkan Pasal 24 ayat 2 hingga 8, BPOM diperintahkan untuk melakukan pengawasan menyeluruh, mulai dari keamanan bahan baku hingga produk akhir.
"Kami memiliki spektrum pengawasan yang cukup luas sesuai perintah Bapak Presiden lewat Perpres 115. Tugas kami adalah memastikan adanya mitigasi risiko melalui pengawasan, termasuk edukasi melalui SPBG (Sarana Pelayanan Balai Guru) dan SPPI (Sarana Pelayanan Pangan Industri)," kata Taruna Ikrar di kantor BPOM, 29 Juni 2026.
BPOM secara resmi telah meluncurkan panduan tata laksana pangan aman yang ditujukan bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, hingga ibu menyusui. Taruna menekankan bahwa aturan ini disusun berdasarkan landasan ilmiah yang kuat.
"Aturan tata laksana dan buku panduan yang kami luncurkan ini bukan semata-mata keputusan politik. Ini adalah hasil integrasi pemikiran dari para ahli gizi dan kesehatan. Standar inilah yang nantinya akan diserahkan dan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana," tegasnya.
Salah satu poin krusial yang diangkat BPOM adalah program Sadar Pangan Aman (SAPA) di lingkungan sekolah. Menyadari keragaman Indonesia yang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah dan 600.000 jenis kuliner, BPOM mengusung pendekatan berbasis budaya dalam edukasi pangan.
"Kita perlu memberikan penjelasan yang mudah diterima masyarakat. Misalnya, ada makanan tertentu yang tepat dikonsumsi pagi hari tapi tidak tepat jika dibalik. Cara konsumsi yang salah bisa mengubah makanan sehat menjadi bahaya," jelas Taruna.
Untuk mendukung hal tersebut, BPOM menargetkan pembentukan minimal 1.000 kader khusus SAPA di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.
Terkait sebaran wilayah, Taruna mengungkapkan bahwa saat ini target kewajiban BPOM baru menjangkau sekitar 60.000 sekolah. Angka ini masih jauh dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai 300.000 institusi pendidikan, termasuk Madrasah dan Pesantren.
Oleh karena itu, BPOM mendorong kerja sama lintas sektoral dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Kebudayaan, serta Pemerintah Daerah.
"Kami tidak mungkin bergerak sendiri. Kami butuh dukungan dari Pak Menteri Dikdasmen untuk melibatkan guru-guru dan lingkungan sekolah agar tercipta ekosistem pangan aman," tambahnya.
Mengenai prioritas wilayah, BPOM akan mendahulukan daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan pangan tinggi berdasarkan data nasional.
"Tentu kami utamakan daerah rawan, di mana rasio masalah makanannya tinggi. Namun, sebagai langkah pencegahan, kami berharap program ini nantinya dapat menjangkau seluruh anak sekolah dan masyarakat secara luas," pungkas Taruna.
Baca Juga: Pemerintah Benahi Total Program MBG, Ibu Hamil, Balita, dan Wilayah 3T Jadi Fokus Utama
Baca Juga: Hasil Rapat Bareng BGN, DPR Setuju 4 Langkah Efisiensi Program MBG
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
