Anggota Komponen Cadangan (Komcad) Gelombang I ASN melakukan yel-yel pada pengambilan sumpah serta penetapan Latsarmil Komponen Cadangan Gelombang I ASN di Arta Hanggar Indonesia Wing Udara 1 Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Seba (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyampaikan duka cita atas meninggalnya tiga anggota sarjana penggerak pembangun Indonesia (SPPI) program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNPM), kala mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil). Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto, mendesak adanya evaluasi dari tahap administrasi hingga kesehatan.
"Diperlukan adanya evaluasi sejak dari tahap pemeriksaan administrasi persyaratan hingga pelaksanaan pelatihan. Pertama, pemeriksaan kesehatan bagi peserta sipil harus diperketat, tidak boleh sekadar memenuhi syarat formalitas," ujar Anton, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut Anton, niat para peserta mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan merupakan semangat yang patut dihormati. Tapi, peristiwa itu harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi penyelenggara.
Baca Juga: Menkop Ajak Mahasiswa Tetap Optimistis Terhadap Program Kopdes Merah Putih
Anton memahami program pembinaan karakter dan bela negara itu memiliki tujuan positif. Tapi, menurutnya pelatihan tersebut harus memprioritaskan keselamatan warga.
"Namun, kejadian yang menimpa ketiga peserta harus menjadi pengingat bahwa keselamatan jiwa warga negara adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa dikompromikan," kata dia.
Anton meminta pelatihan itu dievaluasi sejak tahap awal rekrutmen hingga pelaksanaan pelatihan. Menurut dia, pemeriksaan kesehatan peserta sipil harus diperketat dan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif.
"Pemeriksaan kesehatan bukan lagi sekadar memiliki surat sehat, tetapi harus benar-benar dilakukan pemeriksaan kesehatan secara mendetail di rumah sakit, seperti pemeriksaan medis komprehensif mulai dari fungsi jantung, tekanan darah, serta riwayat penyakit bawaan sebelum mereka diizinkan mengikuti latihan fisik," papar dia.
Menurutnya, hanya peserta yang benar-benar sehat dan layak secara medis yang seharusnya diperbolehkan mengikuti latihan fisik berat.
Anton pun meminta kurikulum dan modul pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta sipil. Ia menilai materi pelatihan perlu mempertimbangkan batas kemampuan fisik peserta dan kondisi lingkungan, termasuk cuaca ekstrem.
"Modul pelatihan sebaiknya mengurangi aktivitas fisik dan luar ruangan serta lebih difokuskan pada aktivitas dalam ruangan yang membangun kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemampuan manajerial," jelas dia.
Anton turut menyoroti pentingnya pengetatan prosedur medis selama pelatihan berlangsung. Dia ingin ketersediaan tenaga dokter, ambulans, hingga kerja sama dengan fasilitas kesehatan terdekat dipastikan berjalan optimal.
"Saya berharap kejadian ini dapat ditangani dan diinvestigasi dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang berlaku. Komisi I akan terus mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan ada perbaikan sistem yang benar-benar dijalankan demi menyempurnakan program ini ke depan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
