Swiss (Pixabay)
Ntvnews.id, Bern - Swiss menggelar referendum terkait usulan pembatasan jumlah penduduk pada Minggu, 14 Juni 2026. Namun, gagasan yang bertujuan membatasi populasi negara itu hingga maksimal 10 juta jiwa pada tahun 2050 akhirnya tidak mendapat dukungan mayoritas pemilih.
Usulan tersebut mengatur agar pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan yang lebih ketat apabila jumlah penduduk mencapai 9,5 juta jiwa sebelum 2050. Saat ini, populasi Swiss telah melampaui 9,1 juta jiwa dan diperkirakan akan menembus angka 10 juta dalam beberapa dekade mendatang apabila tren pertumbuhan penduduk terus berlanjut.
Jika disetujui, pemerintah Swiss diwajibkan memperketat kebijakan reunifikasi keluarga, izin tinggal, hingga imigrasi sebagai upaya menahan laju pertumbuhan populasi.
Gagasan tersebut diusung oleh partai sayap kanan Swiss People's Party (SVP) yang saat ini menjadi partai dengan kursi terbanyak di parlemen. Dalam beberapa tahun terakhir, partai tersebut dikenal vokal menyuarakan kekhawatiran terhadap tingginya angka imigrasi, khususnya dari negara-negara Uni Eropa.
Mengutip laporan The Guardian, Rabu, 17 Juni 2026, SVP menilai diperlukan sebuah “inisiatif berkelanjutan” untuk mengatasi pertumbuhan penduduk yang dinilai berpotensi membebani infrastruktur, sektor perumahan, program sosial, sumber daya alam, serta kualitas hidup masyarakat Swiss.
Baca Juga: Menkes Budi dan Direksi BTN Jadi Guide Runner Pelari Disabilitas di 5K BTN JAKIM 2026
Pertumbuhan populasi Swiss memang tergolong lebih cepat dibandingkan sejumlah negara tetangganya di Eropa. Dalam dua dekade terakhir, peningkatan jumlah penduduk sebagian besar dipengaruhi oleh kedatangan warga dari negara-negara Uni Eropa. Saat ini, sekitar 27 persen penduduk Swiss merupakan warga negara asing.
Meski demikian, usulan tersebut mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Hasil referendum menunjukkan sebanyak 54,79 persen pemilih menolak gagasan pembatasan populasi, sementara 45,21 persen lainnya memberikan dukungan. Tingkat partisipasi pemilih tercatat mencapai 58,86 persen.
Analis dari lembaga survei GFS Bern, Urs Bieri, menilai kegagalan usulan tersebut disebabkan oleh keraguan masyarakat terhadap manfaat kebijakan itu serta kekhawatiran terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan.
"Masyarakat khawatir tentang konsekuensi negatif terhadap hubungan Swiss dengan Uni Eropa dan bagi pasar tenaga kerja," ujarnya seperti dikutip Reuters.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar Swiss, sehingga banyak pihak menilai kebijakan pembatasan populasi berpotensi mengganggu hubungan ekonomi dan akses Swiss ke pasar Eropa.
Arsip foto - Bendera Uni Eropa terlihat di depan kantor pusat Komisi Eropa di Brussels, Belgia 23 Mei 2025. ANTARA/Xinhua/Zhao Dingzhe/aa. (Antara)
Selain itu, sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa langkah membatasi jumlah penduduk kurang tepat dilakukan di tengah ketidakpastian global saat ini, terutama bagi negara dengan jumlah penduduk relatif kecil seperti Swiss.
Penolakan juga datang dari sejumlah anggota pemerintah yang memperingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kalangan dunia usaha turut menyuarakan kekhawatiran serupa karena pembatasan tersebut dinilai dapat mengurangi akses terhadap tenaga kerja asing yang selama ini menjadi salah satu penopang sektor ekonomi Swiss.
Referendum ini menjadi perhatian internasional karena meski banyak negara menerapkan kebijakan pengendalian imigrasi, belum ada negara lain yang secara langsung menggelar pemungutan suara nasional untuk menetapkan batas maksimal jumlah penduduk. Hasil referendum menunjukkan mayoritas warga Swiss masih memilih mempertahankan kebijakan yang ada dibanding menerapkan pembatasan populasi secara ketat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
