Nurdin Tampubolon Dukung Ekspor Satu Pintu, Dinilai Mampu Selamatkan Pendapatan Negara

Ntvnews.id, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), Nurdin Tampubolon menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang digagas pemerintah. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk menekan praktik ekonomi ilegal sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Hal tersebut disampaikan Nurdin usai jadi pembicara dalam "Seminar Nasional Membangun Kemandirian Bangsa untuk Indonesia Maju" dalam acara Rakernas Gekira di NT Tower, Pulomas, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Lanjutnya, bahwa sistem ekspor satu pintu dirancang untuk memerangi berbagai praktik yang merugikan negara, seperti shadow economy, transfer pricing, under-invoice, hingga aktivitas bisnis ilegal yang berkaitan dengan perjudian, narkotika, dan prostitusi.

"Ekspor satu pintu tadi itu adalah untuk memerangi shadow economy, transfer pricing, under-invoice, termasuk itu apa namanya ilegal-ilegal bisnis seperti judi, narkotika, prostitusi, dan lain sebagainya," katanya.

Ia mengungkapkan, kerugian negara yang ditimbulkan dari praktik-praktik tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp455 triliun per tahun, khususnya dari sektor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan ferroalloy. Angka tersebut bahkan belum mencakup potensi kebocoran dari komoditas lainnya.

Menurut Nurdin, apabila kebijakan ini diterapkan secara optimal, Indonesia akan memiliki fondasi ekonomi yang jauh lebih kuat. Bahkan, target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 berpotensi tercapai lebih cepat.

"Tapi harus dikelola secara profesional dan benar dan mengajak sinergisitas yang baik, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi bersama dengan stakeholder lainnya seperti pengusaha, petani, dan juga para pengambil kebijakan di bidang ekspor nantinya," terangnya.

Lebih lanjut, Nurdin menekankan bahwa persoalan utama yang ingin diselesaikan melalui kebijakan ini bukan sekadar kebocoran anggaran, melainkan hilangnya pendapatan negara yang seharusnya masuk ke kas negara.

"Bukan anggaran, pendapatan yang seharusnya masuk ke negara itu kan hilang sekarang ini sebelum ini dilakukan. Itu jadi masuk dengan jumlah yang sangat-sangat besar," imbuhnya.