Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmennya dalam menekan jumlah RW kumuh di Ibu Kota dengan melibatkan berbagai elemen, mulai dari RT, RW, kader dasawisma (Dawis), hingga PKK dan Jumantik.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat, tertata, dan nyaman bagi warga.
Orang nomor satu di DKI tersebut mengatakan, seluruh infrastruktur sosial yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta akan diberdayakan untuk membantu mempercepat penanganan kawasan yang masih tergolong kumuh.
"Tentunya saya ingin RW kumuh ini juga mengalami penurunan. Bagaimana caranya? Maka infrastruktur yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta, ada Jumantik, ada Dawis, ada PKK, dan sebagainya, ada RT RW," ucap Pramono di Jakarta Selatan, Selasa, 19 Mei 2026.
Baca Juga: Pramono Resmikan Dua Embung di Jaksel, Diklaim Mampu Tampung hingga 10 Persen Air Hujan
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)
Ia menambahkan, para pengurus lingkungan nantinya akan bekerja sama dengan kepala daerah dan wali kota di masing-masing wilayah untuk memastikan program penataan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2017 tercatat sebanyak 445 RW masuk kategori kumuh, sedangkan pada 2026 jumlahnya turun menjadi 211 RW.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan, pendataan kawasan kumuh dilakukan menggunakan kombinasi survei lapangan dan teknologi citra satelit berbasis big data. Menurutnya, metode tersebut membuat hasil pendataan menjadi lebih akurat dan mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan.
"Pendataan ini tidak hanya dilakukan di lapangan, tetapi juga dikalibrasi menggunakan citra satelit. Dengan demikian, hasilnya menjadi lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini," ujarnya.
Pramono Anung (NTVNews.id/Adiansyah)