Presiden China Xi Jinping mengadakan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke China, di Gedung Agung Rakyat di Beijing, ibu kota China, Kamis 14 Mei 2026. /ANTARA/Xinhua/Ding Lin/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Beijing - Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping disebut berlangsung sukses dan penuh nuansa saling memuji. Namun, di balik suasana diplomatik tersebut, muncul insiden menarik saat rombongan Presiden AS meninggalkan China.
Seluruh penumpang yang berada dalam rombongan Trump dan menaiki pesawat kepresidenan Air Force One dilaporkan harus membuang seluruh barang bawaan yang diperoleh selama berada di China sebelum memasuki pesawat pada Jumat, 15 Mei 2026.
Seorang jurnalis Amerika Serikat dari The New York Times, Emily Goodin, mengungkapkan bahwa staf Gedung Putih menginstruksikan agar tidak ada satu pun barang dari China yang dibawa masuk ke dalam pesawat kepresidenan.
"Staf Amerika mengambil semua barang yang dibagikan oleh pejabat China - kartu identitas, telepon genggam sekali pakai dari staf Gedung Putih, lencana delegasi - mengumpulkannya sebelum kami naik AF1 (Air Force One) dan membuangnya ke tempat sampah di bawah tangga," demikian tulis Goodin dalam akun X.
"Tidak ada barang dari China yang diizinkan masuk ke pesawat. Kami akan segera berangkat ke Amerika," ia melanjutkan.
Baca Juga: Trump Klaim China Akan Beli 200 Pesawat Boeing
Meski langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur keamanan, muncul dugaan bahwa kebijakan itu berkaitan dengan kekhawatiran potensi penyadapan oleh pihak China.
AS sendiri telah lama menaruh curiga terhadap aktivitas intelijen Beijing. Badan keamanan nasional dan intelijen Amerika Serikat sebelumnya menuding China melakukan berbagai operasi rahasia, termasuk serangan siber seperti kelompok Salt Typhoon yang disebut menyasar infrastruktur penting di AS.
Di tengah ketegangan yang terus berlangsung, pertemuan Trump dan Xi justru menunjukkan sisi berbeda, di mana kedua pemimpin tampak saling menunjukkan sikap ramah dan membahas sejumlah isu sensitif secara terbuka.
Secara historis, hubungan Amerika Serikat dan China memang naik turun, dipengaruhi oleh persaingan ekonomi, teknologi, serta isu geopolitik seperti Taiwan. Kondisi ini membuat aktivitas intelijen kedua negara terus berlangsung secara aktif.
Isu spionase antara kedua negara bukan hal baru. Sejumlah kasus bahkan terungkap ke publik dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan intensitas persaingan intelijen yang semakin tajam.
Salah satunya adalah kasus mantan Wali Kota Arcadia, Eileen Wang, yang dilaporkan mengaku bekerja sebagai agen pemerintah China. Ia didakwa bertindak ilegal sebagai agen asing dan sempat dibebaskan dengan jaminan US$25 ribu atau sekitar Rp430 juta.
Wang disebut menjabat sebagai wali kota Arcadia sejak 2022 dan bersama rekannya diduga mempromosikan propaganda pro-Beijing melalui sebuah situs bernama "U.S. News Center".
Presiden China Xi Jinping (kanan) dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berfoto di Kuil Langit, Beijing, Kamis (14/5/2026). ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri China. (Antara)
Kasus lain juga mencuat ketika Departemen Kehakiman AS menangkap dua warga negara China yang diduga melakukan spionase dan berupaya merekrut personel Angkatan Laut AS.
"Kasus ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan dan agresif pemerintah China untuk menyusup ke militer kita dan merusak keamanan nasional kita dari dalam," kata Jaksa Agung Pamela Bondi dalam pernyataan resmi.
Selain itu, lembaga kontraintelijen AS juga memperingatkan bahwa agen intelijen China menggunakan berbagai metode penyamaran, termasuk perusahaan konsultan dan perekrut palsu, untuk menargetkan pegawai pemerintah AS.
"Entitas intelijen asing, khususnya yang ada di China, menargetkan karyawan pemerintah AS (USG) saat ini dan sebelumnya untuk direkrut dengan menyamar sebagai perusahaan konsultan, perekrut perusahaan, lembaga think tank, dan entitas lain di situs jejaring sosial dan profesional," demikian pernyataan lembaga tersebut.
Baca Juga: China Ubah Penulisan Nama Menlu AS agar Bisa Dampingi Trump ke Beijing
Laporan lain bahkan menyebut adanya dugaan kerja sama rahasia antara China dan Kuba untuk membangun fasilitas penyadapan elektronik yang dapat memantau komunikasi di wilayah tenggara Amerika Serikat, meski klaim tersebut dibantah oleh pihak terkait.
Di sisi lain, pejabat AS dan Inggris juga menuding kelompok peretas APT31 yang terkait dengan Kementerian Keamanan Negara China terlibat dalam kampanye spionase global, termasuk pencurian data dari pejabat, akademisi, hingga perusahaan teknologi.
"Tujuan dari operasi peretasan global ini adalah untuk menindas kritik terhadap rezim China, mengkompromikan institusi pemerintah, dan mencuri rahasia dagang," kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco.
Dengan berbagai tudingan dan insiden yang terus bermunculan, hubungan AS–China kembali berada dalam sorotan, di mana kerja sama diplomatik berjalan beriringan dengan ketegangan intelijen yang terus membayangi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
