UNESCO Sebut Kebebasan Berekspresi Global Turun 10 Persen, Serangan terhadap Jurnalis Meningkat

Ntvnews.id, Jakarta - Serangan terhadap jurnalis dan praktik jurnalistik dilaporkan terus meningkat di berbagai negara. Laporan terbaru UNESCO mengenai tren global kebebasan berekspresi mengungkap bahwa sejak 2012 tingkat kebebasan berekspresi dunia mengalami penurunan hingga 10 persen.

Penurunan tersebut disebut hanya pernah terjadi pada masa-masa krisis besar dunia seperti Perang Dunia I, menjelang Perang Dunia II, hingga era Perang Dingin pada akhir 1970-an.

Berdasarkan siaran pers yang diterima, analisis UNESCO yang merujuk pada data Varieties of Democracy (V-Dem) menunjukkan praktik sensor diri di kalangan jurnalis meningkat hingga 69 persen sepanjang 2012 sampai akhir 2025.

Saat ini, bentuk sensor yang paling berpengaruh justru berasal dari tekanan internal yang dialami para jurnalis sendiri akibat meningkatnya berbagai bentuk tekanan.

Jurnalis dan media kini semakin sering menghadapi tekanan hukum, mulai dari gugatan pencemaran nama baik hingga regulasi yang dinilai membatasi aktivitas jurnalistik.

Kekerasan terhadap jurnalis di ruang digital, khususnya terhadap jurnalis perempuan, juga mengalami peningkatan signifikan. Penelitian yang dilakukan International Center for Journalists (ICFJ) untuk UN Women bersama UNESCO menemukan bahwa 75 persen jurnalis perempuan pernah mengalami kekerasan daring.

Bahkan, sekitar 42 persen dari mereka mengaku serangan di dunia maya berkembang menjadi ancaman atau kekerasan langsung di dunia nyata. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 yang berada di kisaran 20 persen.

Meski menghadapi berbagai tantangan, UNESCO mencatat masih ada sejumlah perkembangan positif. Dari 194 negara yang disurvei dalam studi global UNESCO 2025, hampir separuh di antaranya telah memiliki kerangka hukum yang mengakui keberadaan media komunitas dan dalam banyak kasus turut memberikan dukungan pendanaan sebagai bentuk komitmen terhadap pluralisme media.

Kemajuan lain juga terlihat dalam aspek keterbukaan informasi. Sebanyak 139 negara anggota PBB kini telah memiliki jaminan hukum terkait hak publik untuk mengakses informasi.

Ilustrasi Pers atau Penyiar

Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial turut mendukung tumbuhnya jurnalisme investigasi lintas negara serta memperkuat kolaborasi internasional.

Dalam Konferensi Hari Kebebasan Pers Dunia di Lusaka, UNESCO menyerukan pemerintah dan masyarakat sipil agar memperkuat dukungan terhadap jurnalisme independen dan menjaga kebebasan arus informasi.

UNESCO juga menekankan pentingnya memasukkan perlindungan terhadap integritas informasi dan media independen dalam setiap kebijakan terkait perdamaian, pemulihan, dan keamanan.

Lembaga tersebut memperingatkan bahwa melemahnya jurnalisme dapat meningkatkan korupsi, memperburuk tata kelola pemerintahan, hingga memicu konflik akibat manipulasi informasi.

Selain itu, UNESCO menilai dukungan pendanaan berkelanjutan sangat diperlukan agar media tetap dapat bertahan. Analisis organisasi itu menyebut kebutuhan pendanaan jurnalisme untuk kepentingan publik selama satu tahun sebenarnya dapat dipenuhi hanya dengan alokasi setara 15 hari pengeluaran militer global.

“Ruang redaksi di seluruh dunia sedang berjuang untuk bertahan secara finansial, dan menghadapi ancaman eksistensial," ujar Khaled El-Enany.

"Di tengah penyebaran disinformasi melalui media sosial dan kecerdasan artifisial dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, jurnalisme menjadi garis pertahanan terakhir bagi masyarakat terhadap manipulasi dan perpecahan," sambungnya.

"Informasi yang bebas dan akurat merupakan hal penting bagi publik. Saya menyerukan kepada negara anggota dan seluruh mitra kami untuk berinvestasi dalam jurnalisme sebagai pilar perdamaian,” ungkap El-Enany.

Dalam rangka peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun ini, Penghargaan UNESCO/Guillermo Cano untuk Kebebasan Pers diberikan kepada Sudanese Journalists Syndicate sebagai bentuk penghargaan atas keberanian para jurnalis yang bekerja di tengah konflik dan risiko tinggi.