Korut Murka Dituding AS Dalangi Kejahatan Siber

Ntvnews.id, Pyongyang - Korea Utara membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Pyongyang terlibat dalam berbagai aksi kejahatan siber untuk memperoleh pendapatan ilegal. Pemerintah Korut menilai tudingan tersebut sebagai fitnah bermuatan politik.

Dilansir dari AFP, Minggu, 3 Mei 2026, bantahan itu disampaikan melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang dimuat kantor berita resmi Korean Central News Agency (KCNA).

Pyongyang menuduh Washington sengaja menyebarkan informasi palsu terkait ancaman siber yang disebut berasal dari Korea Utara.

"Ini tidak lain adalah fitnah tak masuk akal untuk mencemarkan citra negara kami dengan menyebarkan informasi palsu demi tujuan politik," ujar juru bicara tersebut.

Sebelumnya, AS menuduh Korea Utara memperluas program perang sibernya yang disebut bertanggung jawab atas pencurian aset virtual bernilai miliaran dolar dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Trump Sebut Aksi AL AS “Seperti Perompak” di Tengah Ketegangan dengan Iran

Aktivitas peretasan tersebut dituding menjadi salah satu sumber pemasukan utama Pyongyang di tengah sanksi internasional terkait program nuklir dan pengembangan senjata mereka.

Pada April lalu, Departemen Kehakiman AS menjatuhkan hukuman terhadap dua warga negaranya yang didakwa membantu pekerja teknologi informasi asal Korea Utara memperoleh pekerjaan jarak jauh di perusahaan-perusahaan AS. Skema itu disebut menghasilkan jutaan dolar yang digunakan untuk mendukung program persenjataan Pyongyang.

Lebih dari 100 perusahaan Amerika Serikat, termasuk perusahaan Fortune 500 dan kontraktor pertahanan, dilaporkan menjadi sasaran operasi yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut.

"Skema ini menempatkan pekerja IT Korea Utara dalam daftar gaji perusahaan AS tanpa disadari dan ke dalam sistem komputer mereka, yang berpotensi membahayakan keamanan nasional kami," kata Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional AS, John Eisenberg.

Arsip foto - Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un di zona demiliterisasi yang memisahkan dua Korea, di Panmunjom, Korea Selatan, Minggu 30 Juni 2019. /ANTARA/REUTERS/Kevin Lamarque/aa. (Antara)

Selain itu, sejumlah analis Google dan pakar keamanan siber lainnya juga mengungkap dugaan keterlibatan kelompok peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara dalam serangan terhadap perangkat lunak yang digunakan secara luas di dunia.

Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2024 memperkirakan serangan siber Korea Utara sejak 2017 telah menghasilkan pencurian kripto senilai lebih dari US$3 miliar. Dana itu diduga dipakai untuk mendukung pengembangan senjata pemusnah massal.

Program perang siber Korea Utara sendiri disebut telah berkembang sejak pertengahan 1990-an. Bahkan, sejumlah perusahaan keamanan siber menjuluki negara tersebut sebagai "pencuri siber paling produktif di dunia".