Purbaya Bocorkan Praktik Jual-Beli Jabatan Masih Terjadi di Bekasi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah, terutama jual-beli jabatan di Bekasi. Dalam pandangannya, praktik ini menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum berjalan tuntas.

“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 20 Oktober 2025.

Purbaya menegaskan, data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir menunjukkan masih banyak kasus penyelewengan di daerah. Fakta ini memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) masih jauh dari harapan.

Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target 74. Mayoritas pemerintah daerah, lanjutnya, berada pada kategori rentan atau zona merah, dengan rata-rata skor integritas 67 untuk provinsi dan 69 untuk kabupaten.

Baca Juga: Purbaya Siap Tambah Dana LPDP 13 Triliun

KPK juga mencatat sejumlah sumber utama penyimpangan di daerah, seperti jual-beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Purbaya memperingatkan bahwa tanpa perbaikan sistem tata kelola, program pembangunan akan terhambat dan potensi kebocoran anggaran semakin besar.

Untuk itu, ia meminta kepala daerah melakukan pembenahan serius dalam dua kuartal ke depan. Perbaikan tata kelola ini menjadi syarat penting untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD). Purbaya menyebut, pemerintah pusat masih menahan peningkatan TKD karena penyelewengan yang belum juga diberantas.

“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas, kalau enggak saya dimarahin juga kalau ngomong. Kalau saya kan paling penting, untuk saya yang penting adalah ekonominya bergerak dan bergeraknya merata bukan di pusat saja,” katanya.

Baca Juga: Kata Purbaya Saat Ditanya Fund Manager Soal Rencana PPN Turun

Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana publik secara hati-hati, cepat, dan bertanggung jawab, agar ekonomi daerah semakin kuat dan masyarakat makin sejahtera.

“Jadi, mari kita kelola uang publik dengan hati-hati, cepat dan bertanggung jawab supaya ekonomi daerah makin kuat dan masyarakat makin sejahtera,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa penggunaan anggaran yang lebih cepat, tepat, dan efisien dapat memperkuat kepercayaan publik, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Yang paling penting menurut saya adalah saya punya ground atau landasan untuk bilang ke atas daerah mesti ditambah uangnya, jangan dipotong sebanyak kemarin. Saya percaya dengan kerja dan disiplin dan niat yang bersih, kita bisa menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah maupun secara keseluruhan nasional,” pungkasnya.