Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor DKI Jakarta Muhammad Ainul Yakin (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan bahwa pernyataan anggota Dewan Komisaris, Ainul Yakin, mengenai tayangan di Trans7 merupakan pandangan pribadi dan tidak mencerminkan sikap resmi perusahaan.
“Pernyataan yang disampaikan Ainul Yakin Simatupang merupakan pandangan pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap maupun kebijakan resmi Transjakarta,” tegas Komisaris Utama Transjakarta, Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto, dilansir Antara.
Untung menambahkan, Transjakarta sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berpegang pada prinsip netralitas, profesionalitas, dan menjunjung tinggi nilai etika, toleransi, serta kebhinekaan dalam seluruh kegiatan maupun komunikasi publiknya.
Sebagai langkah lanjutan, Dewan Komisaris bersama Direksi akan melakukan klarifikasi internal atas pernyataan Ainul tersebut. Upaya ini dilakukan agar seluruh jajaran perusahaan tetap berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta menjaga kehormatan lembaga.
Baca Juga: Transformasi Digital dan Program Sosial Masif Warnai Satu Tahun Pemerintahan
“Kami juga menyatakan penghormatan kepada seluruh ulama, tokoh agama, serta komunitas pesantren di Indonesia, termasuk Kiai Pondok Pesantren Lirboyo, sebagai bagian penting dari pilar moral dan sosial bangsa,” ujar Untung.
Ia menegaskan bahwa Transjakarta tetap berfokus memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga DKI Jakarta tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau golongan.
Pernyataan Ainul Yakin sebelumnya ramai diperbincangkan setelah beredar video dirinya di media sosial. Dalam video itu, ia menuding Trans7 telah menghina kiai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) melalui sejumlah tayangan mereka.
Ainul juga menyinggung perjuangan para ulama dalam sejarah Indonesia yang menyebabkan ribuan pemuda Ansor dan Banser (Barisan Ansor Serbaguna NU) gugur, serta melontarkan pernyataan bernada ancaman jika Trans7 kembali mengolok-olok ulama.
Kontroversi ini bermula dari tayangan “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 pada 13 Oktober 2025. Program tersebut menampilkan konten tentang santri dan kiai Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, yang kemudian memicu reaksi keras publik.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jakarta menilai tayangan itu melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 6 dan Standar Program Siaran (SPS) Pasal 16 ayat (1) dan (2), yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai-nilai agama serta lembaga pendidikan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Produksi Trans7, Andi Chairil, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Ia juga memastikan bahwa Trans7 telah memutus kerja sama dengan rumah produksi pembuat konten tersebut serta memberikan sanksi tegas kepada pihak internal yang terlibat.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
