Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso ditemui usai menghadiri peluncuran program S'RASA di Sarinah, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2025. (ANTARA/Maria Cicilia Galuh) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat atau Minyakita, yang saat ini dipatok Rp15.700 per kilogram.
Menurut Budi, saat ini pemerintah masih berfokus pada evaluasi pola distribusi produk tersebut.
"Enggak (menaikkan HET), belum. Kita masih ngomongin distribusi," ujar Budi.
Dia mengungkapkan, harga rata-rata nasional Minyakita saat ini berada di angka Rp16.600 per kilogram, sedikit lebih tinggi dibandingkan HET.
Di beberapa daerah, terutama di kawasan Indonesia timur, harga bahkan dapat mencapai Rp17.000 per kilogram karena tantangan distribusi yang lebih sulit dibandingkan Pulau Jawa.
Lebih lanjut, pemerintah terus berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga guna menemukan penyebab utama tingginya harga Minyakita di beberapa wilayah.
"Kita cari sebenarnya penyebabnya itu apa. Karena kan sebenarnya HET Minyakita kan Rp15.700. Sekarang rata-rata nasional Rp16.600. Itu kan rata-rata nasional. Artinya ada di daerah tertentu harganya sesuai HET," jelas Budi.
Baca Juga: Pasha Ungu Melayat Affan Kurniawan, Peluk Satu Persatu Keluarga Korban
Dia menekankan, langkah utama yang sedang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem distribusi.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan juga menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan, salah satunya Bulog, untuk memperkuat distribusi Minyakita.
"Makanya kita benahi dulu, mungkin distribusinya bagaimana. Nanti kita ingin meningkatkan peran BUMN Pangan, untuk distribusi," imbuhnya.
Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai pembenahan sistem logistik merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas harga pangan, khususnya minyak goreng rakyat Minyakita.
Menurut Eliza, tingginya biaya logistik di Indonesia menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan pemerintah dalam menyusun kebijakan distribusi pangan maupun kebutuhan pokok lainnya.
Dia menambahkan, meski pasokan melimpah, jika distribusinya tidak berjalan dengan baik maka harga tetap akan bergejolak.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
