Pemerintah Siapkan Sistem Digital untuk Program Makan Bergizi Gratis

Ntvnews.id, Jakarta - Guna meningkatkan efektivitas penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah tengah menyusun rencana penerapan sistem digital yang akan mendukung pelaksanaannya.

Rencana tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 26 Agustus 2025 ia menyampaikan bahwa digitalisasi akan memberikan kejelasan dan transparansi dalam distribusi bantuan.

“Nanti misalnya seperti Makan Bergizi Gratis, semua akan kami digitalkan. Jadi, kita akan tahu persis berapa penerima manfaat, di mana yang sudah ada, apa kurangnya, dan sebagainya,” ungkap Luhut.

Menurutnya, dengan pendekatan digital ini, Presiden Prabowo Subianto akan memiliki informasi yang akurat dan menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan dalam merumuskan kebijakan. Hal itu dinilai sangat penting agar program bisa berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

“Karena ide yang diberikan oleh Presiden dengan Makan Bergizi Gratis itu menurut saya ide yang sangat hebat. Tapi, eksekusinya perlu kita sama-sama bantu, sehingga itu bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, memimpin Komite yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025. Komite ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital, menyusul arahan Presiden sekitar tujuh bulan yang lalu.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah memiliki tiga fokus utama Digitalisasi program bantuan sosial (bansos),Digitalisasi proses perizinan usaha,Peningkatan integrasi elemen dalam Digital Public Infrastructure (DPI).

Sebagai langkah awal, penerapan sistem digital untuk program bansos akan diuji coba pada September 2025 di Banyuwangi, Jawa Timur, yang telah ditetapkan sebagai lokasi piloting project.

Apabila pelaksanaan di Banyuwangi menunjukkan hasil positif, maka cakupan digitalisasi akan diperluas ke berbagai wilayah lain di Indonesia. Proses evaluasi dan penyebaran informasi ke pemerintah daerah akan berlangsung hingga Desember 2025.

“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional. Dan kalau ini terjadi, saya kira dalam 1-2 tahun ke depan, kita secara bertahap terus akan menjadi satu,” ujar Luhut.

(Sumber: Antara)